Perlu Ada PMI & Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Donor Darah

Nabire – Darah adalah nyawa bagi manusia. Setetes darah manusia sangat berharga bahkan dapat menyelamatkan nyawa manusia. Darah yang kita donorkan akan sangat bernilai dan dapat menyelamatkan orang lain.

Di kabupaten Nabire, kebutuhan darah bagi perawatan pasien di RSUD Nabire masih sangat kurang, bahkan stok darah yang dimiliki Unit Transfusi Darah (UTD) di RSUD Nabire sering habis karena permintaan akan darah bagi pasien sangat banyak melebihi stok darah.

Hal itu diakui oleh Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD, saat dimintai penjelasannya oleh Nabire.Net, selasa malam (28/01), terkait sering habisnya stok darah di RSUD Nabire serta perlu adanya Bank Darah melalui Palang Merah Indonesia (PMI) di Nabire.

Dijelaskan Andreas, RSUD Nabire hanya memiliki Unit Transfusi Darah (UTD), sedangkan stok darah lengkap adalah tanggung jawab PMI.

“Misal ada 1000 orang membutuhkan darah, tapi yang menyetor darah hanya 100, tidak bisa dibikin Bank Darah. Bank Darah dibentuk jika stok darahnya berlebihan, jika yang menyumbang darah tidak ada maka tidak akan ada Bank Darah”, kata Andreas Pekey.

Ditegaskan Andreas, perlu ada PMI di Nabire dibarengi kesadaran tinggi dari masyarakat untuk mau menyumbangkan darahnya secara sukarela demi kemanusiaan.

(Baca Juga : Stok Darah Di RSUD Sering Kosong, Kesadaran Warga Nabire Untuk Donor Darah Masih Kurang)

“Yang paling penting perlu ada PMI. PMI ada tidak hanya asal SK, tapi harus ada gedungnya, ada alatnya, alatnya juga mahal, harus ada perencanaan yang matang, setelah PMI ada baru diinformasikan ke masyarakat, ada yang mau menyumbang darah atau tidak, dan darah yang disumbang harus sukarela”, tuturnya.

Selain itu Andreas juga menekankan peran pemerintah daerah dalam mendukung hal tersebut. Karena tidak semua hal bisa dicover oleh PMI.

“Perkembangan kota Nabire dan juga kebutuhan darah juga meningkat sehingga perlu ada PMI. PMI adalah lembaga vertikal, mereka diberi dana oleh pemerintah dan diturunkan oleh PMI, tapi tidak semua hal dijamin, karena hal lain juga ada yang menjadi beban pemerintah daerah”, beber Andreas.

Dijelaskan, PMI Pusat hanya membantu Ambulance, kemudian alat-alat untuk transfusi darah, tapi tidak untuk gedung maupun juga operasional. Yang tidak dicover PMI tentu akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Sementara UTD adalah milik RSUD dan sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasien, bukan milik PMI. Jika PMI ada maka organisasi tersebut terpisah sendiri dari RSUD.

“Jika bicara masalah bank darah, harus dibentuk dulu PMI. Kemudian harus ada donor sukarela dan itu butuh kesadaran tinggi dari masyarakat. Masyarakat harus diedukasi dan diberitahukan tentang pentingnya menyumbang darah bagi sesama. Karena meskipun ada PMI tapi tidak ada kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan darah maka stok darah juga tetap akan susah”, ungkap dr. Andreas.

Digarisbawahi dr. Andreas Pekey, untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah maupun kesadaran masyarakat. Namun pada prinsipnya keberadaan PMI dan Bank Darah sangat penting.

[Nabire.Net]