Pengusaha Asli Papua Enam Suku di Nabire Soroti Pembagian Proyek PUPR Papua Tengah

Nabire, Sejumlah pengusaha asli Papua yang tergabung dalam wadah masyarakat dan pengusaha dari enam suku di wilayah Nabire menyampaikan aspirasi terkait kesempatan memperoleh pekerjaan konstruksi dalam proyek pembangunan pemerintah.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung pada Selasa, 22 September 2026, dan diarahkan kepada pihak terkait di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah.

Para peserta aksi menyoroti pembagian pekerjaan atau paket proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah, baik APBD maupun APBN. Mereka meminta agar pengusaha asli Papua, khususnya yang berasal dari enam suku pemilik hak wilayah di Nabire, memperoleh ruang dan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan di daerahnya sendiri.

Dalam penyampaian aspirasi, para pengusaha menyatakan bahwa mereka tidak ingin terus-menerus datang untuk meminta atau memperjuangkan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Mereka berharap pemerintah dapat memiliki mekanisme yang memberikan ruang bagi pengusaha asli Papua secara lebih terencana dan proporsional.

Menurut peserta aksi, sejumlah pengusaha lokal telah memiliki perusahaan, kemampuan administrasi, sumber daya manusia, serta pengalaman dalam pekerjaan konstruksi. Karena itu, mereka mempertanyakan alasan masih terbatasnya kesempatan yang mereka peroleh dalam sejumlah proyek pembangunan di Nabire dan Papua Tengah.

Salah satu poin yang disampaikan adalah permintaan agar paket pekerjaan yang tersedia dapat dibuka secara adil kepada asosiasi dan perusahaan milik pengusaha asli Papua. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan dokumen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Kesempatan bagi Pengusaha Lokal

Dalam aksi tersebut, peserta juga menyinggung pengalaman sejumlah pengusaha yang disebut telah mengikuti proses lelang pekerjaan. Menurut mereka, terdapat peserta dari kalangan pengusaha asli Papua yang telah mengikuti prosedur, namun tidak mendapatkan pekerjaan.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan mereka meminta adanya perhatian lebih serius terhadap keberadaan pengusaha lokal dalam proses pembangunan.

Peserta aksi juga menyoroti dugaan penggunaan nama atau perusahaan milik orang asli Papua dalam pekerjaan yang menurut mereka pada praktiknya lebih banyak dikerjakan oleh pihak dari luar Papua.

Namun, berbagai tudingan tersebut merupakan pernyataan dan kekhawatiran yang disampaikan peserta aksi dan masih memerlukan penjelasan serta verifikasi dari pihak-pihak terkait.

Mereka berharap pemerintah dapat memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat lokal benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku usaha asli Papua.

Enam Suku Dorong Wadah Pengusaha Lokal

Dalam penyampaian aspirasi, perwakilan masyarakat enam suku menjelaskan bahwa Nabire memiliki enam kelompok suku yang mereka sebut sebagai pemilik hak wilayah adat, yakni suku Goa, Mora, Wate, Yaur, Yerisyam, dan Umari.

Mereka menyampaikan bahwa hasil musyawarah besar yang telah dilaksanakan sebelumnya melahirkan sejumlah wadah organisasi masyarakat, termasuk wadah yang bergerak di bidang kepemudaan, perempuan, UMKM, serta organisasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan konstruksi.

Keberadaan wadah tersebut, menurut mereka, dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi masyarakat enam suku dalam memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan.

Perwakilan masyarakat juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan agar pemerintah dapat membuat mekanisme pembagian pekerjaan yang memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal secara lebih terbuka.

Mereka meminta agar apabila terdapat sejumlah paket pekerjaan, sebagian dapat diberikan kepada pengusaha asli Papua yang memenuhi persyaratan, sehingga kesempatan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Soroti Pembangunan Jalan Kalibobo-Waroki

Dalam aksi tersebut juga disampaikan informasi mengenai pembangunan ruas jalan Kalibobo-Waroki. Peserta aksi menyebut bahwa pekerjaan tersebut telah diberikan kepada kontraktor anak Nabire.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap keterlibatan pengusaha lokal dalam pekerjaan tersebut dan berharap pola serupa dapat diterapkan pada proyek pembangunan lainnya.

Bagi peserta aksi, keterlibatan pengusaha asli Papua bukan hanya berkaitan dengan mendapatkan proyek, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar masyarakat di daerahnya sendiri dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan.

PUPR Papua Tengah Akan Bahas Persoalan

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Nabire.Net dari salah seorang staf PUPR Papua Tengah, Kepala Dinas PUPR Papua Tengah dijadwalkan akan mengadakan rapat bersama pihak-pihak terkait pada Kamis, 24 September 2026.

Rapat tersebut akan membahas persoalan yang disampaikan dalam aksi, termasuk aspirasi mengenai kesempatan dan keterlibatan pengusaha asli Papua dalam pekerjaan konstruksi.

Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, para peserta aksi diharapkan memperoleh ruang dialog untuk menyampaikan tuntutan dan menjelaskan persoalan yang mereka anggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

Bagi para pengusaha asli Papua yang mengikuti aksi, persoalan utama yang mereka sampaikan adalah bagaimana pembangunan di Papua Tengah, khususnya di Nabire, juga dapat membuka ruang yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Mereka menegaskan bahwa pengusaha asli Papua tidak meminta perlakuan khusus tanpa memenuhi ketentuan. Mereka menyatakan siap mengikuti persyaratan administrasi dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, tetapi meminta agar terdapat kesempatan yang adil bagi perusahaan lokal yang memenuhi persyaratan.

Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah dapat memperkuat kebijakan pemberdayaan pengusaha asli Papua dalam pembangunan di Papua Tengah.

Selanjutnya, hasil rapat yang dijadwalkan pada Kamis, 24 September 2026 diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan yang disampaikan serta langkah yang akan ditempuh pemerintah terkait aspirasi para pengusaha asli Papua tersebut.

[Nabire.Net]