Atasi Antrean Kapal, Papua Tengah Siapkan Pengembangan PPI Pomako pada 2027

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah merencanakan pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Pomako di Kabupaten Mimika untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dermaga yang selama ini menyebabkan kapal perikanan harus mengantre di laut selama berhari-hari sebelum dapat bersandar.

Pengembangan tersebut mencakup penambahan panjang dermaga, pemasangan crane untuk mendukung kegiatan bongkar muat saat air surut, pemanfaatan tongkang, serta peningkatan kapasitas penyimpanan ikan. Pemerintah menargetkan proses pembangunan fasilitas tambahan mulai dipersiapkan pada 2027, setelah studi kelayakan diselesaikan pada 2026.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua Tengah, Karlos Matuan, mengatakan kondisi dermaga yang tersedia saat ini belum mampu menampung banyaknya kapal perikanan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Akibatnya, kapal yang hendak melakukan aktivitas bongkar muat harus menunggu giliran di perairan sekitar pelabuhan. Waktu tunggu yang panjang tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan menghambat kelancaran distribusi hasil tangkapan.

Studi Kelayakan Dikerjakan Bersama Universitas Cenderawasih

Untuk memastikan pengembangan sesuai dengan kebutuhan lapangan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Universitas Cenderawasih (Uncen) dalam penyusunan studi kelayakan pengembangan fasilitas PPI Pomako.

Karlos menjelaskan, kajian tersebut diperlukan untuk memperbarui hasil studi yang sebelumnya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2018.

Menurut dia, kondisi fisik kawasan pelabuhan telah mengalami perubahan sejak kajian terdahulu disusun. Karena itu, pemerintah membutuhkan data terbaru sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kapasitas layanan pelabuhan.

Pembaruan kajian dinilai penting agar rencana pengembangan tidak hanya mengacu pada dokumen lama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual kawasan, kebutuhan operasional kapal, serta perubahan struktur fasilitas pelabuhan.

Hasil studi kelayakan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rencana teknis pengembangan, termasuk penentuan kebutuhan perluasan dermaga dan fasilitas pendukung kegiatan perikanan.

Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan kajian yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga pembangunan dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan yang terukur.

Dermaga Akan Diperpanjang, Crane dan Tongkang Disiapkan

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah keterbatasan panjang dermaga untuk melayani kapal perikanan.

Karlos mengatakan, penambahan panjang dermaga menjadi salah satu rencana pengembangan yang dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas sandar kapal. Dengan fasilitas yang lebih memadai, waktu tunggu kapal diharapkan dapat dikurangi.

Selain memperluas dermaga, pemerintah juga merencanakan pemasangan crane untuk membantu proses bongkar muat, terutama ketika kondisi air laut surut.

Pemanfaatan tongkang turut masuk dalam rencana pengembangan guna mempermudah aktivitas bongkar muat hasil perikanan. Kombinasi fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan kapal menjadi lebih efektif, termasuk ketika kondisi perairan membatasi akses kapal ke dermaga.

Meski demikian, pelaksanaan pembangunan masih menunggu penyelesaian studi kelayakan pada 2026. Hasil kajian akan menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan fasilitas serta langkah pengembangan berikutnya.

Kapasitas Penyimpanan Ikan Juga Perlu Ditambah

Selain persoalan sandar kapal, keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan menjadi perhatian dalam rencana pengembangan PPI Pomako.

Saat ini, pelabuhan tersebut memiliki dua fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage dengan kapasitas masing-masing 200 ton dan 20 ton. Dengan demikian, kapasitas penyimpanan dingin yang disebutkan mencapai total 220 ton.

PPI Pomako juga dilengkapi pabrik es berkapasitas 10 ton. Fasilitas ini berperan dalam mendukung penanganan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga sebelum dipasarkan atau didistribusikan.

Namun, menurut Karlos, fasilitas penyimpanan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan produksi perikanan. Oleh sebab itu, penambahan kapasitas penyimpanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan pelabuhan.

Ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin yang memadai penting untuk mendukung penanganan ikan setelah dibongkar dari kapal. Dengan dukungan infrastruktur yang sesuai, hasil tangkapan diharapkan dapat ditangani secara lebih teratur dan risiko penurunan kualitas akibat keterlambatan penanganan dapat ditekan.

Meski demikian, kapasitas tambahan yang akan dibangun belum dirinci karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berpotensi Menekan Biaya Operasional dan Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pengembangan PPI Pomako diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan, terutama melalui peningkatan kelancaran pelayanan kapal dan kegiatan bongkar muat.

Bagi operator kapal, berkurangnya waktu tunggu berpotensi menekan biaya operasional yang timbul selama kapal berada di laut sebelum memperoleh tempat sandar. Kelancaran proses bongkar muat juga dapat membantu mempercepat penanganan hasil tangkapan.

Sementara itu, peningkatan kapasitas penyimpanan dan fasilitas pendukung diharapkan memperkuat layanan pelabuhan dalam menunjang aktivitas perikanan di Kabupaten Mimika.

Dari sisi pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan juga berpotensi membuka peluang kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pelabuhan.

Namun, besaran potensi tambahan pendapatan tersebut belum disampaikan. Realisasinya akan bergantung pada pelaksanaan pengembangan, tingkat pemanfaatan fasilitas, serta mekanisme pelayanan dan retribusi yang berlaku.

Dengan demikian, pengembangan PPI Pomako tidak hanya berkaitan dengan penambahan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan efisiensi pelayanan dan penguatan dukungan terhadap kegiatan ekonomi perikanan.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]