Pemprov Papua Tengah Luncurkan SIBAPATENGA, Data Kelautan dan Perikanan Kini Terintegrasi

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui digitalisasi data. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (SIBAPATENGA) dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).

Forum yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah itu menjadi wadah untuk menyelaraskan program, data, dan perencanaan sektor kelautan dan perikanan antara pemerintah provinsi dengan delapan kabupaten di Papua Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Sejumlah organisasi perangkat daerah serta kepala dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten juga turut hadir.

SIBAPATENGA Jadi Basis Data Kelautan Papua Tengah

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Ukkas, pemerintah daerah menekankan bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui sistem E-Walidata ingin membangun satu basis data kelautan dan perikanan yang dapat digunakan secara bersama, terintegrasi, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar,” demikian pesan Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya.

Menurut pemerintah daerah, penggunaan data yang tidak akurat dapat menyebabkan program pembangunan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinkronisasi informasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu agenda penting dalam forum tersebut.

Peluncuran SIBAPATENGA diharapkan menjadi bagian dari proses tersebut. Data mengenai potensi laut, perikanan, wilayah pengelolaan, hingga kegiatan produksi nantinya dapat dihimpun dalam sistem digital sehingga mendukung proses perencanaan.

Potensi Laut Papua Tengah Capai Ribuan Kilometer

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., memaparkan besarnya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki provinsi tersebut.

Papua Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.168,61 kilometer. Sementara luas wilayah laut yang berada di wilayah Kabupaten Nabire dan Mimika mencapai sekitar 16.525,88 kilometer persegi.

Selain kawasan laut, Papua Tengah memiliki sekitar 50 pulau serta kawasan konservasi yang mencakup wilayah Taman Nasional Lorentz dan Taman Wisata Teluk Cenderawasih.

Potensi perikanan juga berasal dari perairan umum. Karlos menyebut produksi perikanan tangkap pada 2025–2026 mencapai sekitar 26.116 ton per tahun, yang berasal dari wilayah laut maupun sejumlah perairan darat, termasuk Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.

Dari sisi pengelolaan wilayah laut, Papua Tengah berada dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di kawasan utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di kawasan selatan yang mencakup Mimika.

Data tersebut menunjukkan cakupan sektor kelautan dan perikanan Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga mencakup perikanan darat, konservasi, budidaya, hingga pengelolaan ruang laut.

Pengembangan Perikanan Disesuaikan Potensi Kabupaten

Pemerintah Papua Tengah juga mendorong agar pengembangan sektor perikanan tidak dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah.

Karakteristik geografis setiap kabupaten berbeda. Karena itu, komoditas dan model pengembangan usaha perikanan perlu disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi masyarakat setempat.

Selain perikanan tangkap, pemerintah melihat peluang pengembangan budidaya air tawar di sejumlah wilayah. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan dan protein bagi masyarakat.

Gubernur juga menekankan agar hasil perikanan tidak semata-mata diarahkan untuk pasar ekspor. Kebutuhan pangan masyarakat Papua Tengah, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman, juga menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan sektor tersebut.

“Laut Papua Tengah adalah kekayaan kita. Kita juga harus menjaganya, kita kelola potensinya dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” pesan Gubernur.

SIBAPATENGA Dukung Satu Data Indonesia

Karlos menjelaskan bahwa SIBAPATENGA dikembangkan untuk membuat pengelolaan informasi kelautan dan perikanan menjadi lebih transparan dan efisien.

Sistem digital tersebut juga diarahkan untuk mendukung penerapan Satu Data Indonesia. Dengan mekanisme tersebut, proses pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

“Semua data ini akan masuk di website kita, sehingga siapapun bisa mengakses untuk melihat posisi laut kita kemudian untuk melihat semua potensi yang ada,” jelas Karlos.

Menurutnya, DKP Papua Tengah yang baru berjalan sekitar tujuh bulan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Kondisi tersebut membuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten menjadi penting, khususnya dalam memperoleh data lapangan yang lengkap dan valid.

“Kami berharap dalam pertemuan atau forum diskusi seperti ini kita bisa mendapatkan data yang valid untuk melengkapi kekurangan-kekurangan,” katanya.

Pelabuhan Perikanan hingga Ekspor Timika-Malaysia

Dalam forum tersebut, DKP Papua Tengah juga memaparkan sejumlah perkembangan infrastruktur perikanan.

Saat ini terdapat dua unit pelaksana teknis (UPT), yakni Pelabuhan Perikanan Waharia dan Pelabuhan Perikanan Pomako.

Pemerintah juga mencatat telah berlangsung ekspor perdana komoditas perikanan dari Timika menuju Malaysia. Di sisi lain, sejumlah fasilitas pendukung seperti cold storage dan pabrik es di Waharia, Nabire, tengah dikerjakan dan menjalani tahap uji coba.

Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok perikanan, mulai dari produksi hingga penyimpanan dan distribusi.

Arah Baru Pengelolaan Kelautan Papua Tengah

Melalui Forum Perangkat Daerah dan peluncuran SIBAPATENGA, Pemprov Papua Tengah menempatkan integrasi data sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Dengan wilayah pesisir yang panjang, puluhan pulau, kawasan konservasi, perairan darat, serta produksi perikanan yang mencapai lebih dari 26 ribu ton per tahun, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk mengelola potensi tersebut secara terukur.

Ke depan, pemerintah berharap data yang terintegrasi dapat membantu menentukan program berdasarkan kebutuhan setiap kabupaten. Pada saat yang sama, pengembangan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperluas usaha budidaya, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

[Nabire.Net/Musa Boma]