Gokil! Pemkab Nabire Temukan Masih Ada OPD Nol Pendapatan, Pengawasan Ketat Segera Dilakukan

Nabire, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperketat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan. Kebijakan ini muncul setelah hasil evaluasi internal menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan, yakni masih terdapat sejumlah OPD yang belum menyumbangkan PAD sama sekali, sementara beberapa instansi lainnya justru berhasil melampaui target.

Langkah pengawasan intensif tersebut akan dimulai pekan depan dengan melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire bersama jajaran pemerintah daerah. Fokus utamanya bukan sekadar mengejar angka pendapatan, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik sehingga mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Passang, mengatakan pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah dorongan pemerintah pusat agar setiap daerah semakin mandiri.

“Daerah sekarang didorong pemerintah pusat untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Karena itu kita tidak bisa terus bergantung pada transfer dari pusat. Kita harus meningkatkan PAD,” kata Yulianus di Nabire, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, evaluasi terhadap seluruh OPD penghasil PAD menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Pengawasan tersebut akan menilai sejauh mana pelayanan publik benar-benar berjalan serta bagaimana potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

Yulianus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang kepala OPD tidak hanya ditentukan oleh administrasi atau laporan di atas meja. Sebaliknya, keberhasilan harus dibuktikan melalui aktivitas nyata di lapangan.

“Kami sudah sepakat mulai hari Senin akan turun ke lapangan bersama. Kepala OPD jangan hanya duduk di kantor. Ukuran kinerja bukan teori, tetapi praktik di lapangan,” ujarnya.

Pendekatan ini dinilai menjadi sesuatu yang berbeda dibanding evaluasi sebelumnya. Pemkab Nabire tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga mengaitkan langsung capaian PAD dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan. Menurut Yulianus, rumah sakit sebagai salah satu OPD penghasil retribusi harus mampu memberikan pelayanan yang profesional sekaligus humanis.

Ia menilai peningkatan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari kepuasan masyarakat. Pelayanan medis yang baik harus diawali dengan pelayanan sosial berupa sikap ramah, sapaan, senyuman, dan pendekatan kekeluargaan kepada pasien.

“Rumah sakit misalnya merupakan OPD penghasil. Kalau pelayanan kepada masyarakat belum baik, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi. Pelayanan medis harus diawali dengan pelayanan sosial, seperti memberikan sapaan, senyuman, dan rasa kekeluargaan kepada masyarakat,” katanya.

Selain sektor kesehatan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peran dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian. Kedua instansi tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD apabila aktif melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Menurut Yulianus, pemerintah tidak akan mampu mengoptimalkan retribusi apabila tidak memiliki data yang akurat mengenai jumlah peternak, petani, maupun objek pungutan lainnya.

“Kalau Dinas Peternakan tidak turun mendata peternak sapi, babi, atau ayam, bagaimana retribusinya bisa dipungut. Begitu juga Dinas Pertanian, penyuluh harus mendampingi petani agar produksi meningkat. Kalau usaha masyarakat berkembang, otomatis PAD juga ikut naik,” ujarnya.

Hasil evaluasi hingga pertengahan tahun menunjukkan realisasi retribusi daerah sebenarnya sudah melampaui 50 persen dari target yang ditetapkan. Namun, capaian tersebut belum merata karena masih ada beberapa OPD yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sebaliknya, terdapat pula OPD yang mampu menunjukkan kinerja positif. Salah satu contoh yang disebutkan adalah Dinas Perdagangan yang berhasil melampaui target penerimaan.

Kondisi tersebut akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja pimpinan OPD. Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan mencapai target akan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Nabire.

“Kalau kepala OPD diberi tanggung jawab tetapi tidak mampu melaksanakan tugasnya, tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi Bupati. Sebaliknya, ada OPD yang justru sudah melampaui target, salah satunya Dinas Perdagangan,” kata Yulianus.

Target PAD Kabupaten Nabire pada 2026 ditetapkan sebesar Rp105 miliar. Pemerintah optimistis sasaran tersebut dapat dicapai bahkan berpotensi terlampaui seiring pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang di ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, rumah makan, pertokoan, hingga meningkatnya aktivitas usaha masyarakat dinilai menjadi indikator bahwa potensi ekonomi Nabire masih sangat besar. Kondisi ini membuka peluang peningkatan penerimaan daerah apabila seluruh OPD mampu mengoptimalkan pelayanan sekaligus menggali potensi pendapatan sesuai kewenangannya.

Penguatan pengawasan lapangan yang mulai dilakukan pekan depan diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan kinerja seluruh OPD. Selain mendorong pelayanan publik yang lebih baik, langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Nabire dapat semakin bertumpu pada kemampuan daerah sendiri, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]