Pemkab Deiyai Gandeng Kejaksaan dan Polisi, Sengketa Tanah RSUD Jadi Prioritas

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, mulai mempercepat penataan aset daerah dengan melibatkan aparat penegak hukum. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama ialah status tanah yang digunakan untuk pembangunan RSUD Deiyai dan kompleks perkantoran pemerintah daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengamanan hukum aset tetap yang digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Deiyai, Tigido, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Deiyai menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Nabire dan Kepolisian Resor Deiyai untuk memperkuat sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Bupati Deiyai Melkianus Mote mengatakan, penyelesaian persoalan tanah RSUD dan kompleks perkantoran perlu dilakukan berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan apakah pembayaran tanah yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya telah memenuhi seluruh persyaratan atau masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan.

“Untuk tanah lokasi RSUD, menurut kami sebelumnya sudah pernah dilakukan pembayaran dan penandatanganan. Tetapi sekarang masih ada permintaan untuk dilakukan pembayaran kembali,” kata Melkianus.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan klaim atau keterangan sepihak. Riwayat pembayaran, dokumen kepemilikan, kesepakatan dengan pemilik hak ulayat, hingga status hukum tanah akan ditelusuri untuk memperoleh kepastian.

Dalam rapat itu, penyelesaian persoalan tanah RSUD dan kompleks perkantoran juga menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak. Tahapan selanjutnya akan melibatkan Kantor Pertanahan/BPN Paniai, terutama untuk pengukuran, penegasan batas, dan penataan administrasi pertanahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando turut menjelaskan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, status kepemilikan, pelepasan hak, serta bukti pembayaran atau ganti kerugian.

Pemkab Deiyai berharap proses tersebut dapat mengakhiri persoalan tanah yang telah berlangsung sejak masa pemekaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa penyelesaian aset akan dilakukan secara terbuka agar tidak kembali menjadi persoalan bagi pemerintahan berikutnya.

[Nabire.Net]