Pemerintah Diminta Stop Istimewakan Freeport

Orang Papua ingin bersandar pada negara yang mengedepankan kedaulatan, bukan negara yang lemah hadapi investor asing.

Pemerintah stop istimewakan Freeport. Bagaimana orang Papua mau bersandar pada negara agar kedaulatan atas kekayaan alam terwujud ? Hentikan Freeport.

12 Januari 2017 perusahaan tambang tidak boleh eksport bahan tambang tanpa pemurnian di dalam negeri.

Sebagaimana diatur pada pasal 170 UU Minerba No 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014.

Pihak terkait sedang kebingungan mencari celah agar Freeport tetap di istimewakan menginjak-injak konstitusi negara Indonesia.

Para pihak yang bersengkongkol saat ini ingin mengambil jalan tengah dari kebuntuan akibat regulasi negara.

Freeport mengakui siap bekerjasama dengan pemerintah apapun opsi yang diberikan? Sementara perusahaan tersebut telah gagal menjalankan amanat UU untuk pembangunan pabrik smelting di dalam negeri.

Sejak tahun 1996, 30 persen bahan tambang di gresik milik PT. Smelting yang tak lain mayoritas pemegang sahamnya perusahaan asal jepang.

Menanggapi niat pemerintah untuk tunduk ikut kemauan freeport dan berani menggusur ketentuan negara soal larangan eksport yang berakhir pada kamis 12 Januari 2017.

Setengah abad lamanya penyelenggara negara tak begitu mampu mengatasi masalah tambang asing. 48 tahun perusahaan asing berjaya di negri ini tanpa perubahan penegakan atas kebijakan yang sesuai ruh bangsa ini. Pemerintah selalu malas dan tidak mau melakukan kebijakan tegas berupa birokrasi yang mengedepankan kedaulatan sebagaimana di atur dalam regulasi negara.

Pemerintah Indonesia sejarahnya soal menghadapi freeport sangat lemah dan tidak konsisten dalam menerapkan regulasi yang pro pada kedaulatan

Selama ini orang Papua ingin bersandar pada pemerintah agar kedaulatanya atas kekayaan sendiri mampu di proteksi

Namun dengan melihat kenyataan sejarah freeport sampai sekarang harapan untuk berdaulat sama sekali tidak ada.

Maka itu untuk apa orang Papua masih ingin berharap dan bersandar pada pemerintah yang tidak mampu melakukan upaya upaya kedaulatan atas kekayaan alam di Papua?

Arkilaus Baho, Aktivis Papua