Nabire.Net

(Pemerhati HAM Papua: Kekerasan terhadap Tenaga Pendidik Meningkat, Pemerintah Harus Bertindak)

Wamena, 30 Maret 2025 – Theo Hesegem, pemerhati HAM Papua dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan di Papua. Ia menyoroti bahwa pembunuhan terhadap tenaga pendidik dan petugas kesehatan semakin meningkat, terutama setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menuding mereka sebagai intelijen atau aparat keamanan.

“Saya mengharapkan kepada anggota TPNPB untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan yang meresahkan warga. Ini sangat merugikan masyarakat, terutama anak-anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Theo Hesegem.

Ia juga menegaskan bahwa jika TPNPB menuduh seseorang sebagai anggota TNI atau intelijen, maka harus disertai dengan bukti konkret, seperti kartu anggota atau senjata yang dimiliki. Jika tidak, maka korban harus dianggap sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi.

Pemerintah Pusat Diminta Serius Menyelesaikan Konflik di Papua

Menurut Theo Hesegem, pemerintah pusat di Jakarta selama ini gagal memahami akar masalah di Papua. Ia menyoroti bahwa banyak kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan, sehingga justru memperburuk situasi.

“Pemerintah selalu menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan realitas di daerah konflik. Guru dan tenaga kesehatan menjadi korban akibat kebijakan yang tidak bijaksana,” ungkapnya.

Selain itu, beredar video di grup WhatsApp yang disebut-sebut memberikan legitimasi bagi TPNPB untuk melakukan serangan lebih lanjut. Dalam video tersebut, dikatakan bahwa TNI dan Polri akan mengambil alih tugas guru dan tenaga kesehatan di Papua, yang menurut Theo bisa menjadi pemicu kekerasan lebih lanjut.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, ketika dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas insiden di Anggruk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa serangan serupa bisa terjadi di wilayah lain di Papua.

Seruan Kepada Presiden Prabowo untuk Bertindak

Sebagai pemerhati HAM, Theo Hesegem mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Ia juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menarik semua guru kontrak dan tenaga kesehatan dari daerah konflik guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

“Saya percaya bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, peristiwa seperti ini akan terus berulang di berbagai daerah di Papua,” tegasnya.

Theo juga mempertanyakan pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan bahwa guru dan tenaga kesehatan di Papua adalah bagian dari aparat keamanan. Menurutnya, pernyataan seperti ini justru memberikan pembenaran bagi TPNPB untuk melakukan kekerasan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di daerah konflik.

Kejadian tragis di Anggruk menjadi alarm bagi semua pihak untuk segera mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Papua. Tanpa upaya nyata dari pemerintah dan pihak terkait, keamanan tenaga pendidik dan petugas kesehatan di daerah konflik tetap menjadi ancaman yang serius.

[Nabire.Net]