Nabire.Net

Perjuangan Papua Tengah dimulai sejak tahun 2003, memakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang luar biasa. Hal demikian diungkapkan Ketua Tim Realisasi dan Reaktivisasi Provinsi Papua Tengah, Norbertus Mote, SE.,M.Si, Sabtu (17/12).

“Sebenarnya proses pembentukkan Daerah Otonom Baru (DOB) itu begitu mudah, ada aturan yang diperbolehkan untuk pembentukkan DOB, tetapi di Papua ada kendala karena didominasi oleh kepentingan politik yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Selama ini, tambah Norbert, kita tahu Gubernur Papua belum mau membagi, ingin menguasai sendiri. Belum lagi ada sekelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI (merdeka) yang tidak menginginkan adanya pembentukkan Papua Tengah. Hal-hal ini menjadi kendala utama di Papua.

Sementara Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah sudah menyiapkan semua dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 29 yang telah diubah dengan PP Nomor 78. Dan sebentar lagi ada Peraturan baru lagi dan itu yang ditunggu oleh tim.

Peraturan baru itu tentang Pembentukkan Daerah Otonom Baru yang sedang didiskusikan di Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

“Kita sekarang sedang menunggu peraturan baru itu sebagai acuan pembentukkan DOB. Konsultasi terakhir kita dari Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah dengan Kemendagri bahwa Provinsi Papua Tengah tidak akan terlalu didorong masuk dalam peraturan baru tersebut. Bila ada, itupun hanya formalitas karena Kemendagri telah mengetahui persis perjuangan Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah,” tuturnya.

Ditegaskan Norbet Mote, sebenarnya ditingkat Kemendagri sudah oke. Namun kendalanya ada di Gubernur Papua saat dijabat Barnabas Suebu dan sampai sekarang belum mau Papua dimekarkan.

“Mungkin terkait Royalti PT.Freeport dan juga tidak mau berbagi kekuasaan. Dan Kemendagri telah buka-bukaan kepada kami Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah saat kita menyampaikan hal itu,” tambahnya.

Namun, bagi Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah itu tidak masalah. “Kami tidak akan pernah patah semangat. Toh Papua Tengah bukan untuk kami tetapi untuk mayarakat umum, Papua Tengah untuk banyak orang. Kehadiran Papua Tengah itu untuk kesejahteraan masyarakat luas sehingga bila ada kelompok lain ada yang tidak senang, kami tidak kecewa karena kami berjuang untuk orang banyak,” jelasnya.

“Memang sebagai manusia perjuangan yang begini panjang terasa lelah, merasakan ini mandek tetapi bila ada kaitannya dengan politik ya kita harus akui dan itu realitanya. Dan memang yang terjadi seperti itu,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ketua Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah, sementara ini ada sejumlah bupati di wilayah Papua Tengah yang berbicara tentang Provinsi Papua Tengah dan itu perlu dilakukan dengan penuh semangat.

Namun yang disayangkan Norbet Mote, para bupati itu tidak pernah mendukung secara penuh terutama dalam biaya.

“Kami berharap dukungan para bupati bukan hanya slogan, namun harus dinyatakan dengan dukungan bentuk moril, hadir saat ada undangan rapat, mendukung dalam hal dana dan biaya, ikut bersama Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah melakukan loby di Jakarta saat rapat dengan Kemendagri dan Komisi II DPR RI serta DPD RI,” ungkapnya.

“Jangan hanya berkomentar tetapi  yang lebih penting adalah dukungan riilnya. Kami berharap para bupati benar-benar memberikan dukungan secara nyata,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Norbet Mote menyinggung perihal adanya Tim Papua Tengah yang baru. “Ini lucu, karena dari mana mereka memulai. Proses perjuangan Papua Tengah telah kami lalui. Berkas-berkas dokumen telah ada. Bila ada tim baru itu artinya memulai dari nol, harus dipersiapkan lagi persyaratan-persyaratannya,” ujarnya.

Tegasnya, Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah masih ada dan eksis dibawah Pimpinan Norbertus Mote dan bimbingan Drs. AP Youw, M.Si.

“Bila memang tim baru, mari kita gabung ke Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah yang ada. Bila memang ada masalah mari kita diskusi. Kami senang dengan semangat dengan teman-teman yang juga mempunyai keinginan  untuk pembentukkan Papua Tengah,” tuturnya,

“Mungkin dulu orang bilang AP Youw itu gila, tetapi saat Kemendagri, Komisi II DPR RI dan DPD RI telah berbicara, banyak yang ingin menjadi Pahwalan Kesiangan, mengail di air keruh,” katanya.

“Mari kita bergabung, berada dalam jalur yang ada dan jelas, karena tahapan yang sudah ada hanya kami Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah yang tahu. Bila ada tim baru mulainya darimana dan itu akan membuat rancu,” tambahnya.

Norbet Mote berharap, tidak ada lagi tim-tim baru, karena Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah masih eksis dan terus berjuang dan sudah sampai pada Amanat Presiden (Apres) sampai dua kali. Hanya karena belum ada keinginan dari Gubernur Papua.

“Yang susah itu sampai pada tahapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan perjuangan Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah sudah sampai pada RUU dan itu prosesnya panjang dan lama. Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah telah berjuang sampai pada Ampres dua kali,” paparnya.

“Kendalanya itu dua, kekompakan para Bupati yang tidak solid dan Gubernur belum mempunyai keinginan untuk pembentukkan Papua Tengah serta ada kelompok yang ingin Papua Merdeka. Ini yang menjadi masalah bagi Tim Realisasi dan Reaktifisasi Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.

Norbet Mote menyambut dengan senang atas keinginan para Bupati wilayah Papua Tengah untuk pembentukkan Provinsi Papua Tengah. “Mari kita konsultasi dalam tahapan terakhir yang sedang perjuangkan,” ajaknya.

“Sekarang ini pembentukkan DOB tidak seperti yang dulu. Sekarang dalam PP baru yang sedang dibahas bahwa DOB dilalui dengan daerah persiapan, ada Caretaker Gubernur, diberi Pemerintahan Standard Minimal. Lalu bekerja selama dua tahun dan di tahun ketiga bila memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam PP baru itu maka akan ditetapkan sebagai DOB baru, tetapi bila tidak memenuhi maka akan digabung dengan Provinsi Induk,” terangnya.

“Memang sekarang ini untuk pembentukkan DOB lebih mudah, namun kerja menuju kearah sana lebih susah,” pungkasnya.

(PPN/I.E)