Pelayanan Dukcapil Nabire Dinilai Terbaik Kedua di Papua Raya, Kemendagri Beri Penghargaan
Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire menerima dukungan fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa 15 unit sepeda motor operasional dan satu mesin pencetak KTP elektronik (KTP-el). Bantuan tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Penyerahan apresiasi tersebut berlangsung di Nabire, Kamis sore, 19 November 2026. Dukungan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nabire dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan fasilitas yang diterima harus segera dimanfaatkan untuk memperkuat pola pelayanan jemput bola. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional akan memudahkan petugas mendatangi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala jarak maupun akses transportasi.

“Beberapa waktu lalu kita sudah meluncurkan program jemput bola. Dengan adanya 15 unit sepeda motor ini, saya berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal,” kata Mesak.
Ia menegaskan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat karena setiap warga harus memiliki dokumen identitas yang jelas sejak lahir hingga meninggal dunia.
Nabire masuk dua besar pelayanan adminduk di Papua Raya
Mesak mengungkapkan, berdasarkan penilaian pemerintah pusat, Kabupaten Nabire berada pada peringkat kedua dari enam provinsi di wilayah Papua Raya dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.
Menurut dia, penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja seluruh jajaran Dukcapil yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat, mulai dari pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian hingga kematian.

“Atas nama pemerintah daerah dan selaku pimpinan daerah, saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dukungan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Nabire. Apresiasi ini merupakan hasil kerja bersama,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Nabire, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut juga menjadi capaian keempat yang diterima pada tahun ini. Sebelumnya, daerah itu memperoleh apresiasi di sejumlah sektor lain, antara lain pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan pendidikan.
Di bidang ekonomi kerakyatan, apresiasi yang diterima mencapai Rp3 miliar dan diarahkan untuk mendukung sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk sektor koperasi dan peternakan.
Sementara apresiasi bidang kesehatan sebesar Rp1,5 miliar diberikan kepada Dinas Kesehatan. Nilai yang sama juga diterima sektor pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
15 motor diarahkan menjangkau daerah terpencil
Mesak menilai tambahan kendaraan operasional menjadi penting karena pelayanan Dukcapil Nabire tidak hanya berhadapan dengan persoalan administrasi, tetapi juga kondisi geografis dan luasnya cakupan pelayanan.
Ia menyoroti masih adanya warga di sejumlah wilayah seperti Dipa, Menou, dan Siriwo yang belum memiliki KTP maupun kartu keluarga (KK). Kondisi tersebut menurutnya dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat. Kendaraan yang diberikan Kemendagri diharapkan dapat digunakan secara terukur sesuai kebutuhan dan tugas aparatur.
Mesak juga mengingatkan agar pengelolaan 15 unit sepeda motor dilakukan secara transparan dan bijaksana sehingga fasilitas tersebut benar-benar mendukung pelayanan publik.
Nabire hadapi tantangan sebagai pusat pelayanan Papua Tengah
Kebutuhan memperkuat administrasi kependudukan semakin besar seiring posisi Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Daerah ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan bagi masyarakat dari sejumlah wilayah di kawasan Meepago.
Mesak mengatakan kondisi tersebut membuat pelayanan publik di Nabire menghadapi beban yang lebih besar. Ketika terjadi gangguan keamanan di daerah tertentu, masyarakat dari wilayah tersebut kerap menuju Nabire untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Situasi serupa juga terlihat dalam pelayanan kesehatan. RSUD Nabire masih menjadi salah satu fasilitas penting yang melayani masyarakat dari 15 distrik sekaligus menerima pasien rujukan.
Mesak berharap ke depan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat membangun rumah sakit provinsi. Dengan begitu, pelayanan RSUD Nabire dapat lebih difokuskan kepada kebutuhan masyarakat Kabupaten Nabire.
Pemkab siapkan langkah pendidikan bagi wilayah terpencil
Persoalan administrasi kependudukan juga berkaitan dengan akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mencari pendekatan agar anak-anak tetap dapat memperoleh pendidikan sembari proses pendataan kependudukan dibenahi.
Salah satu rencana yang disampaikan Mesak adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat, seperti pendeta, pastor, ustaz, serta tokoh lokal sebagai tenaga pengajar di kampung masing-masing mulai tahun depan.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan asrama pada 2028 di Jalan Merdeka, Nabire. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi anak-anak dari wilayah pesisir yang melanjutkan pendidikan di kawasan perkotaan.
Menurut Mesak, keberadaan asrama diharapkan dapat memberikan pendampingan sekaligus pengawasan kepada anak-anak selama menempuh pendidikan.
Kantor Dukcapil juga akan ditata
Selain memperkuat pelayanan lapangan, Pemkab Nabire berencana membenahi fasilitas kantor Dukcapil. Menurut Mesak, kondisi kantor saat ini belum sepenuhnya ideal untuk mendukung pelayanan masyarakat dari 15 distrik.
Pemerintah daerah akan mengoordinasikan kemungkinan pemindahan salah satu organisasi perangkat daerah agar ruang pelayanan Dukcapil dapat diperluas dan ditata lebih baik.
Namun, ia menekankan bahwa pembenahan fasilitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja aparatur. Petugas tetap dituntut aktif mendatangi masyarakat dan tidak hanya menunggu warga datang ke kantor.
“Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana melakukan pelayanan jemput bola. Kita harus memastikan masyarakat memiliki identitas kependudukan yang jelas, baik KTP, kartu keluarga maupun surat keterangan domisili,” tegas Mesak.

Dengan tambahan kendaraan dan mesin cetak KTP-el tersebut, Pemkab Nabire berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah juga meminta jajaran Dukcapil mempertahankan kinerja dan menjadikan penghargaan Kemendagri sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]





Tinggalkan Komentar