Pemprov Papua Tengah Perkuat Strategi Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan Gender

Nabire,  Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat strategi pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dengan program penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Bapperida Papua Tengah di Aula RRI Nabire, 3–4 September 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif sekaligus memastikan program pengentasan kemiskinan menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Rapat koordinasi dibuka Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago. Ia hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H.

Dalam sambutan gubernur yang disampaikannya, Marthen menekankan bahwa kemiskinan dan ketimpangan gender tidak dapat dipandang sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan dan perlu ditangani melalui kebijakan yang terkoordinasi.

“Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” demikian pesan gubernur.

Perempuan dan Kelompok Rentan Jadi Perhatian

Pemerintah Papua Tengah melihat masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga warga di wilayah terpencil menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian dalam penyusunan kebijakan.

Karena itu, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Forum tersebut juga membahas pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data yang lebih baik diharapkan membantu pemerintah menentukan kelompok sasaran, memetakan persoalan di setiap kabupaten, serta menghindari tumpang tindih program.

Delapan Kabupaten Didorong Perkuat Sinergi

Pemprov Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterlibatan berbagai sektor dinilai penting agar program pengurangan kemiskinan dan PUG tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rakor juga diharapkan menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Pemerintah kabupaten diminta menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki indikator hasil yang jelas, serta dapat dievaluasi secara berkala.

“Mari kita satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera,” pesan gubernur.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan semestinya dilihat dari perubahan kehidupan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan maupun besaran anggaran yang terserap.

Pertemuan ini diikuti perangkat daerah terkait, antara lain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pariwisata dan olahraga. Focal point PUG dari delapan kabupaten di Papua Tengah juga turut hadir.

Hasil rakor selanjutnya diharapkan diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan sehingga kebijakan pembangunan Papua Tengah semakin tepat sasaran dan mampu memperluas kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

[Nabire.Net/Musa Boma]