Antisipasi Potensi Konflik, Kesbangpol Papua Tengah Dorong Aparatur Kuasai Puskomin Kemendagri

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sistem kewaspadaan dini daerah dengan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kementerian Dalam Negeri.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah di Auditorium LPP RRI Nabire, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan mengangkat tema “Optimalisasi Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Pemanfaatan Puskomin Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman di Provinsi Papua Tengah.”

Perkuat deteksi potensi gangguan

Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, S.E., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H., membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Marthen menekankan pentingnya sistem kewaspadaan dini di Papua Tengah. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Tengah menghadapi dinamika sosial, politik, dan kemasyarakatan yang berkembang secara cepat.

Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan kemampuan aparatur untuk membaca berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Deteksi dini dan cegah dini menjadi kebutuhan penting agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi sejak awal dan ditangani secara cepat, tepat, serta terukur,” demikian pesan gubernur yang disampaikan Marthen.

Penguatan kemampuan tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat arus informasi dan pelaporan.

Puskomin didorong menjadi instrumen pelaporan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong aparatur memahami penggunaan aplikasi Puskomin Kemendagri sebagai bagian dari sistem pelaporan kewaspadaan dini.

Melalui sistem tersebut, informasi mengenai situasi dan perkembangan daerah diharapkan dapat disampaikan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Marthen meminta peserta mengikuti sosialisasi secara serius serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap berbagai perkembangan di wilayah masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.

Kesbangpol siapkan SDM dan sistem koordinasi

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Papua Tengah, Andreas Nawipa, S.IP., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Menurut Andreas, penguasaan teknis penggunaan Puskomin menjadi salah satu aspek penting karena aparatur tidak hanya dituntut mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menyampaikan informasi melalui mekanisme pelaporan yang efektif.

Sosialisasi sekaligus diarahkan untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat alur koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kemendagri dalam pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial.

Hadirkan narasumber dari Kemendagri

Untuk memperkuat aspek teknis, kegiatan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Mereka antara lain Timotius, S.STP., M.A.P., selaku Pelaksana Tugas Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen pada Direktorat Kewaspadaan Nasional, serta Abrar Afif, S.Sos., M.H., dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Kepala Badan Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, S.T., M.Si., juga turut memberikan materi.

Materi yang dibahas mencakup kebijakan dan strategi penguatan kewaspadaan dini, penanganan konflik sosial, hingga mekanisme operasional serta pengolahan data kewaspadaan dini melalui aplikasi Puskomin.

Ditargetkan menghasilkan pemetaan potensi ATHG

Selain meningkatkan keterampilan teknis aparatur, kegiatan ini ditargetkan menghasilkan analisis serta inventarisasi awal potensi ATHG di Papua Tengah.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan terhadap berbagai potensi kerawanan.

Peserta kegiatan berasal dari pejabat, staf pelaksana, ASN, dan tenaga non-ASN di lingkungan Kesbangpol Papua Tengah. Sosialisasi berlangsung secara luring dan daring.

Pelaksanaannya mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini.

Dengan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pelaporan, dan koordinasi lintas sektor, Kesbangpol Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini dan cegah dini. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan, ketenteraman, serta stabilitas kehidupan masyarakat di Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]