Pajak Kendaraan dan BBNKB Nabire Hasilkan Rp14,5 Miliar, Ini Rinciannya
Nabire, Penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, telah mencapai Rp14,5 miliar hingga 17 November 2026. Angka tersebut setara dengan 90,6 persen dari target Rp16 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun ini.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf F. Pirade, mengatakan capaian tersebut terdiri atas realisasi opsen PKB sebesar Rp9 miliar dari target Rp10 miliar serta opsen BBNKB sebesar Rp5,5 miliar dari target Rp6 miliar.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk mengejar sekitar Rp1 miliar dari sektor opsen PKB dan Rp500 juta dari opsen BBNKB hingga akhir tahun anggaran.

“Untuk opsen PKB, realisasinya sudah Rp9 miliar sehingga tersisa Rp1 miliar yang kita kejar. Kemudian opsen BBNKB sudah Rp5,5 miliar, berarti tinggal Rp500 juta lagi,” kata Yusuf seusai sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB di Aula Maranatha, Rabu (18/11/2026).
Opsen Jadi Sumber Pendapatan Kabupaten
Yusuf menjelaskan, opsen merupakan tambahan penerimaan yang bersumber dari PKB dan BBNKB yang menjadi bagian pendapatan pemerintah kabupaten/kota.
Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan aturan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Kebijakan opsen mulai diterapkan pada 2025 dan membawa perubahan terhadap pola penerimaan pajak kendaraan di daerah. Jika sebelumnya penerimaan kabupaten/kota berada dalam skema bagi hasil pemerintah provinsi, mekanisme baru memungkinkan bagian kabupaten/kota masuk secara langsung ke kas daerah.
Menurut Yusuf, perubahan tersebut tidak berarti adanya tambahan beban pajak bagi masyarakat.
“Ini bukan berarti pajak bertambah atau membebani masyarakat. Lebih kepada perubahan mekanisme penerimaan, sehingga bagian kabupaten langsung masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Kendaraan Pelat Luar Jadi Perhatian
Di sisi lain, Bapenda Nabire mendorong pemilik kendaraan yang menggunakan pelat nomor dari luar Papua Tengah untuk menyesuaikan administrasi kendaraan apabila kendaraan tersebut telah lama digunakan dan berdomisili di Nabire.

Persoalan kendaraan berpelat luar dinilai berkaitan dengan potensi penerimaan daerah. Kendaraan yang beroperasi dalam jangka panjang di Nabire tetap memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur daerah, tetapi pembayaran pajaknya dapat tercatat di daerah lain.
“Ketika kendaraan berpelat luar, pembayaran pajaknya dilakukan di luar daerah, sedangkan kendaraan itu beroperasi dan menggunakan jalan di Nabire. Ini tentu merugikan daerah karena tidak ada kontribusi langsung terhadap pendapatan kita,” kata Yusuf.
Bapenda juga mengaitkan peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan dengan kebijakan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Kendaraan yang memanfaatkan BBM bersubsidi diarahkan menggunakan pelat nomor Papua Tengah atau Nabire sesuai ketentuan yang berlaku.
PAD Diperlukan untuk Pembiayaan Pembangunan
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, La Halim, menilai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi semakin penting di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, penerimaan dari pajak kendaraan dan bea balik nama dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, baik untuk kebutuhan infrastruktur maupun program noninfrastruktur.
“Dengan keterbatasan transfer anggaran dari pusat, daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan,” kata La Halim.
Ia juga meminta penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk dengan kepolisian, untuk menangani persoalan administrasi kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar Papua Tengah tetapi beroperasi di Nabire.
Sosialisasi untuk Tingkatkan Kepatuhan
Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sosialisasi mengenai opsen PKB dan BBNKB dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara pembayaran pajak kendaraan dan pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan realisasi Rp14,5 miliar per 17 November 2026, pemerintah masih mengejar sisa target Rp1,5 miliar. Capaian hingga pertengahan November tersebut menempatkan penerimaan opsen pada posisi lebih dari 90 persen dari target tahunan.
Bapenda Nabire selanjutnya akan terus mendorong kepatuhan pembayaran pajak serta penataan administrasi kendaraan yang beroperasi di wilayah tersebut agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]





Tinggalkan Komentar