Nelayan Nabire Kecewa, Bantuan Kelautan Papua Tengah Dinilai Tak Tepat Sasaran

Nabire, 22 Desember 2025 – Sejumlah nelayan di Kabupaten Nabire mengaku kecewa terhadap penyaluran bantuan kelautan dan perikanan yang digelar Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Pantai PPI Nabire pada Jumat (20/12/2025), namun dinilai tidak tepat sasaran.

Bantuan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 itu disalurkan sebanyak 21 paket, terdiri dari body perahu fiber, motor tempel, body perahu katinting, mesin katinting, serta berbagai peralatan pendukung perikanan lainnya.

Ironisnya, nelayan yang selama ini menggantungkan hidup sepenuhnya dari laut justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Salah satunya disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Pahora Indah Kampung Waroki, Daniel Philipus Ramandey. Ia menegaskan bahwa kelompok nelayan yang dipimpinnya merupakan nelayan Orang Asli Papua (OAP), aktif melaut, berbadan hukum, serta telah melalui proses pendataan resmi oleh dinas terkait.

“Kami kecewa. Dinas terkait sudah turun langsung ke kami untuk ambil data dan survei. Tapi saat pembagian, nama kami tidak ada,” ujar Daniel dengan nada kecewa.

Ia juga menyoroti kejanggalan di lapangan, di mana penerima bantuan justru dinilai tidak layak.
“Nama kami sudah masuk, tapi saat penerimaan tidak ada. Di lapangan malah ada suami-istri yang dapat, bahkan orang yang sudah meninggal bisa dapat. Sementara kami yang tiap hari melaut dan jual ikan di pasar justru tidak dapat apa-apa,” tambahnya.

Daniel mengungkapkan, pihaknya telah berupaya melakukan klarifikasi kepada dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat respons atau penjelasan resmi.

Keluhan serupa juga disampaikan Paul Stefanus Fairyo, nelayan asal Morgo. Ia meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat terhadap kondisi nelayan di Provinsi Papua Tengah yang merasa terpinggirkan dalam penyaluran bantuan.

Di tengah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir, para nelayan menilai transparansi, keadilan, dan akurasi data penerima menjadi kunci utama agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran dan tidak melukai rasa keadilan masyarakat nelayan yang hidupnya bergantung pada laut.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]