MRP Papua Tengah Gelar Sosialisasi Otsus dan ToT, Perkuat Pemahaman Dana Otsus serta Perlindungan Hak OAP

Nabire, 6 Juli 2026 – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus (Otsus) dan Training of Trainers (ToT) di Aula Hotel Carmel, Nabire, Senin (6/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota MRP Papua Tengah agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Otonomi Khusus, terutama terkait pengelolaan dana Otsus dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa) yang memberikan materi mengenai dasar hukum, implementasi kebijakan Otonomi Khusus, hingga peran lembaga representatif seperti MRP dalam mengawal pelaksanaan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bekal penting bagi seluruh pimpinan maupun anggota MRP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga kultur yang memiliki mandat melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai Otonomi Khusus menjadi hal yang sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat selaras dengan tujuan utama pemberlakuan Otsus di Papua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

“Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada saya selaku pimpinan dan seluruh anggota MRP mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus. Ini menjadi bekal untuk menerapkan berbagai peraturan tentang dana Otsus di Provinsi Papua Tengah, terutama yang menyangkut keaslian Orang Asli Papua,” ujar Agustinus saat diwawancarai.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas internal anggota MRP. Setelah seluruh peserta memperoleh materi dari para akademisi, MRP Papua Tengah akan melanjutkan program tersebut melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai Otonomi Khusus tidak hanya dipahami oleh penyelenggara pemerintahan atau lembaga representatif, tetapi juga dapat diterima secara luas oleh masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan tersebut.

Menurut Agustinus, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai isi Undang-Undang Otonomi Khusus, tujuan diberlakukannya Otsus, hingga berbagai manfaat yang diberikan kepada Orang Asli Papua. Karena itu, kegiatan sosialisasi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap kebijakan yang telah berjalan selama bertahun-tahun tersebut.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami apa itu Otsus, manfaatnya bagi Orang Asli Papua, serta bagaimana Otsus mendukung pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Selain membahas implementasi kebijakan Otonomi Khusus, kegiatan Training of Trainers juga dirancang agar para peserta memiliki kemampuan untuk menyampaikan kembali materi kepada masyarakat secara tepat, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan tersebut, para anggota MRP diharapkan mampu menjadi fasilitator maupun narasumber dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun distrik. Dengan demikian, penyebarluasan informasi mengenai Otsus dapat berlangsung secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang lebih luas.

Kehadiran akademisi dari Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua dalam kegiatan tersebut juga memberikan perspektif ilmiah mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus, termasuk tantangan, peluang, serta pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, MRP, DPR Papua, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Papua Tengah.

Secara umum, Otonomi Khusus di Papua bertujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi serta hak-hak dasar Orang Asli Papua. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus untuk mendukung berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan.

Di Provinsi Papua Tengah, implementasi Otonomi Khusus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah sejak provinsi tersebut resmi terbentuk. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi Otsus dinilai sangat diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan MRP Papua Tengah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.

Bagi masyarakat, peningkatan pemahaman mengenai Otonomi Khusus diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang didanai melalui dana Otsus. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari proses pembangunan di Papua Tengah.

Ke depan, MRP Papua Tengah berkomitmen untuk terus melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan di seluruh kabupaten di wilayah Papua Tengah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai Otonomi Khusus semakin meningkat, sehingga tujuan utama Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak Orang Asli Papua, serta mempercepat pembangunan daerah dapat diwujudkan secara optimal.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]