Nabire.Net

Perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini masih dipenuhi dengan slogan, simbol dan bahasa  yang menunjukkan kecintaan pada NKRI, NKRI bukan yang nyata tapi NKRI yang masih dicita-citakan. Kecintaan pada NKRI, terlihat lebih menyenangkan dan mendalam  jika dapat ditunjukkan melalui slogan, simbol dan bahasa-bahasa pemujaan yang berjejer setiap kali mata memandang. Meski ungkapan tersebut kadang berdiri diantara keragu-raguan dan kegelisahan antara kepatuhan dan seremonial di tengah-tengah persoalan yang yang sesungguhnya ada.

Berbeda dengan kenyataan yang terhampar sehari-hari : mencintai Indonesia, mencintai pekerjaan, taat pada sumpah, janji dan aturan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penghormatan hak asasi manusia dan tersedianya layanan publik secara maksimal,  justru menjadi pola tingkah laku yang semakin langka. Berbagai agenda pemerintah yang dikenal dengan istilah ’pembangunan’ tak cukup menyakinkan bahwa menjadi bagian dari NKRI adalah sesuatu yang patut dibanggakan.

Toh aksi kekerasan dan kematian mengejutkan masih menjadi bagian utama dari wajah Indonesia, khususnya di Papua yang sering terlihat, mulai dari gerakan bersenjata, pilkada, lingkungan hidup, kebebasan beribadah, hingga acara olahraga, saling membantai dan menyakiti. Kebebasan berekspresi terus dikekang atas nama Undang-Undang. Penegakan hukum dan keadilan masih sebatas di ruang kampanye, makin sulit untuk digapai.

Kebijakan baru terus dipaksakan secara sepihak, penguasa berdiri atas nama pemilik tunggal otoritas meski jelas-jelas dipilih dari suara rakyat. Apa yang dikehendaki penguasa mesti dijadikan kenyataan melalui perjumpaan sesaat yang penuh skenario sebagai alat pembenaran . Seringkali dukungan yang muncul sulit untuk mencerminkan kepemilikan dan perjuangan bersama dikarenakan perasaan takut,  malas tahu atau turut serta bermain kepentingan. Kaum akademisi terjebak dalam arus kekuasaan dan menutup mata dari rasionalitas serta integritas keilmuwan yang dimiliki. Kekuatan masyarakat sipil lainnya terus terpecah belah, konfigurasi identitas semakin banyak, berubah menjadi komunalisme dan saling menghakimi.

Proses penyelenggaraan pemerintah tidak jelas arahnya, setelah satu kebijakan lahir,  kebijakan lainnya akan menyusul, semua terjadi karena ‘kebijakan’ yang kekuatannya melebihi aturan yang sesungguhnya. Tidak ada hal yang benar-benar penting dan prioritas sebab semuanya bisa menjadi tidak berarti apa-apa karena permainan kekuasaan, ketidaktahuan pada aturan atau etika. Komunikasi politik diantara lembaga penyelenggara pemerintahan tidak berjalan efektif,  semuanya sudah disibukan dengan agenda politik tahun 2014.

Masyarakat datang dan pergi ke kantor-kantor pemerintah, tinggalkan kampung, dusun dan kebun, berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Menggapai uang yang terus mengalir hingga ke pelosok-pelosok negeri tapi anehnya masyarakat tetap merasa kebutuhannya tidak diakomodir. Perubahan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan terpenuhinya rasa aman masih sulit ditemukan.

Evaluasi UU Otsus, rencana kelahiran UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Provinsi Papua tidak menjanjikan Papua yang lebih khusus dari yang khusus. Tidak membuat rakyat bangga atau merasa akan dibawa ke situasi yang lebih baik. Justru muncul perasaan dipermainkan dari satu kebijakan ke lain kebijakan. Rakyat sesungguhnya tidak pernah dilibatkan secara jujur dan dihargai untuk didengar keinginanya. Mereka dibujuk memberikan persetujuan pada perjamuan makan minum sesaat atau diliputi perasaan traumatik dan stigmatisasi. Akibatnya Papua masih penuh dengan berbagai masalah yang tidak pernah diselesaikan dengan cara bermartabat.

Secara formal maupun informal, kita kehilangan pemimpin, kita kehilangan kepercayaan satu sama lain bahkan kehilangan keyakinan akan dapat diwujudkannya masa depan yang lebih baik. Di alam kemerdekaan, rakyat tidak ingin bentuk-bentuk lain dari eksploitasi dan dekolonisasi dipraktekkan meski diberi label ‘pembangunan’. Pembangunan sewajarnya dibuat tanpa diskriminasi dan marginalisasi serta semua eksistensi (Orang Papua dan Non Papua) harus saling memahami dan menghargai.

Kita tentu rindu suasana dimana orang mencintai negeri dan negaranya dengan setulus hati. Membaktikan dirinya pada pekerjaan yang dibanggakan dengan sungguh- sungguh. Terjaganya relasi sosial yang manusiawi, saling menjaga, melindungi dan memberi manfaat.

Rakyat menanti keadilan yang dimulai dari urusan sederhana sehari-hari hingga ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Rakyat ingin menikmati suasana demokrasi di negara yang disebut sebagai negara demokrasi baru di Asia, demokrasi yang memberi ruang bagi berbagai aspirasi dan ekspresi. Demokrasi yang membuka kebebasan beribadah bagi pemeluk agamanya tanpa takut didiskriminasi, takut diusir, takut diperlakukan secara kasar bahkan anarkis.

Rakyat membutuhkan jalan yang tidak macet, air bersih, pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang maksimal. Ketika terlibat urusan publik, rakyat ingin bertemu dengan penegak hukum dan para birokrat yang jujur, tanpa pungli atau ‘lampiran’ ucapan terima kasih. Untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, rakyat bukan saja membutuhkan pasar yang layak tapi yang terpenting kekuasaan pada modal dapat dimiliki.

Rakyat membutuhkan pemimpin dari tingkat nasional hingga ke kampung-kampung yang dapat dipercaya, sanggup menepati janji, mampu mengungkap kebenaran dan menjaga payung kebersamaan. Pemimpin yang memerdekakan mereka dari rasa takut, kemiskinan, ketidakadilan dan  penindasan. Pemimpin seperti itu mungkin sudah tidak ada, atau masih belum lahir. Atau mungkin kemerdekaan yang sesungguhnya haruslah menunggu dunia ini berakhir dan masing-masing diadili berdasarkan hidup yang telah dijalani ?

Jika dulu para pejuang berjuang dengan semboyan merdeka atau mati, maka hari-hari belakangan ini, apakah semboyan tersebut masih sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Ataukah semboyan itu telah berganti menjadi merdeka atau merdeka (baca : apakah sudah benar-benar merdeka) ?

(Sumber : aldp-papua.com/andawat/re-edit oleh nabire.net)