Gubernur Meki Nawipa Luncurkan SIPD RI, Dorong Transparansi Keuangan Daerah

Nabire, 1 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peluncuran yang berlangsung di Nabire tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta dihadiri Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penerapan SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.

“Implementasi sistem ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Meki Nawipa.

Menurutnya, penerapan SP2D Online akan mempercepat proses pencairan dana secara elektronik sehingga pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diharapkan mampu mendukung transaksi non-tunai yang lebih aman, efisien, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut.

Ia meminta seluruh pengelola keuangan daerah meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat transparansi penggunaan anggaran, memperketat pengendalian internal, serta mencegah berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Meki Nawipa berharap seluruh pemerintah kabupaten di Papua Tengah dapat segera mengimplementasikan SP2D Online dan KKPD secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi lintas instansi.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Papua, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menegaskan komitmen Bank Papua untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung implementasi SP2D Online dan KKPD.

Menurut Yuliana, penerapan SP2D Online memungkinkan proses penerbitan hingga pencairan Surat Perintah Pencairan Dana dilakukan secara real time dan terintegrasi langsung dengan sistem perbankan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan KKPD akan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, memperkuat pengendalian belanja daerah, mengurangi transaksi tunai, serta menciptakan administrasi keuangan yang lebih tertib dan mudah diawasi.

Bank Papua, lanjut Yuliana, tidak hanya menyediakan teknologi pendukung, tetapi juga akan memberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis secara berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Papua terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan keamanan sistem, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia guna memberikan layanan yang cepat, aman, dan profesional.

Yuliana meyakini keberhasilan transformasi digital hanya dapat terwujud melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Papua, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap implementasi SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]