Gubernur Dorong Kemandirian Koperasi Papua Tengah, Jangan Lagi Bergantung Bantuan Pemerintah

Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta koperasi di wilayahnya tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan. Ia mendorong koperasi mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang mandiri, profesional, dan memberikan manfaat langsung bagi para anggotanya.

Pesan tersebut disampaikan melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP., saat membuka Pelatihan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Kegiatan berlangsung di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Kamis (20/8/2026), dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 22 Agustus 2026.

Pelatihan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah tersebut diikuti peserta dari delapan kabupaten.

Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas, tata kelola kelembagaan serta pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi.

Meki Nawipa Ingatkan Koperasi Jangan Bergantung Bantuan

Dalam sambutan yang dibacakan Tumiran, Meki Nawipa menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi masyarakat.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi juga membawa prinsip usaha bersama dan kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

“Koperasi adalah lembaga ekonomi yang sangat penting. Kalau koperasi kuat, maka perekonomian Indonesia juga bisa menjadi kuat,” ujar Tumiran menyampaikan pesan Gubernur.

Meki menilai pengembangan koperasi di Papua Tengah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen, legalitas dan kemampuan pengurus dalam mengelola usaha.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar banyaknya koperasi yang berdiri.

Menurutnya, jumlah koperasi yang besar tidak akan memberikan dampak ekonomi apabila sebagian besar masih bergantung pada bantuan pemerintah.

“Jangan sampai kita membentuk koperasi sebanyak-banyaknya, tetapi akhirnya hanya berharap bantuan pemerintah. Koperasi harus memiliki kemandirian,” tegasnya.

Koperasi Diminta Fokus dan Profesional

Meki juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan koperasi. Modal awal, simpanan anggota dan kegiatan usaha harus dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang memberikan manfaat bagi anggota.

Ia meminta setiap koperasi memiliki fokus usaha yang jelas.

Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, misalnya, harus memperkuat kemampuan pengelolaan pada sektor tersebut sebelum melakukan ekspansi ke berbagai jenis usaha lainnya.

Menurut Meki, fokus tersebut diperlukan agar koperasi memiliki fondasi manajemen dan profesionalisme yang kuat.

Target Delapan Koperasi Binaan di Papua Tengah

Selain penguatan koperasi secara umum, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan perhatian khusus terhadap koperasi binaan provinsi.

Mengingat Papua Tengah memiliki delapan kabupaten, Meki berharap sedikitnya terdapat satu koperasi binaan provinsi di setiap kabupaten.

“Kalau delapan kabupaten berarti minimal ada delapan koperasi binaan provinsi. Ke depan jangan hanya satu di kabupaten, tetapi kalau memungkinkan masing-masing distrik juga memiliki koperasi,” pesannya.

Koperasi tersebut diharapkan dapat berkembang hingga tingkat distrik dan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Meki juga meminta Dinas Koperasi tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar koperasi benar-benar mampu menerapkan tata kelola yang baik.

“Kami mohon kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kita perlu pendampingan dan pengawalan agar tata kelola koperasi binaan provinsi benar-benar menjadi lebih baik,” kata Tumiran.

Sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Tengah masih menghadapi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait dinilai penting.

Koperasi Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan

Penguatan koperasi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong ekonomi kerakyatan.

Koperasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan legalitas usaha, tetapi juga mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat, transparan, profesional dan dipercaya masyarakat.

Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap peserta dapat membawa pengetahuan yang diperoleh untuk diterapkan di daerah masing-masing.

Dengan penguatan legalitas, kelembagaan dan kapasitas pengurus, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi di delapan kabupaten Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]