Gubernur Minta KADIN Papua Tengah Perkuat Sektor Swasta dan Usaha Lokal

Nabire,  Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mendorong Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah untuk memperluas peran sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Meki saat membuka sekaligus menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Papua Tengah ke-2 di Aula Guest House Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire, Kamis (24/9/2026).

Menurut Meki, pertumbuhan ekonomi daerah tidak cukup dilihat dari pembangunan fisik. Ukuran lainnya adalah kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan, berkembangnya usaha lokal, serta terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Ekonomi Papua Tengah Masih Bergantung pada Pertambangan

Meki mengungkapkan bahwa sekitar 76 persen pertumbuhan ekonomi Papua Tengah masih ditopang sektor pertambangan. Ketergantungan tersebut dinilai membuat struktur ekonomi daerah menghadapi risiko ketika aktivitas pertambangan mengalami gangguan.

Karena itu, pemerintah mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan sektor ekonomi alternatif.

“Kalau rakyat tidak punya penghasilan tetap atau pengusaha lokal tidak bergerak, maka pertumbuhan ekonomi tetap rendah,” kata Meki.

Ia meminta KADIN di tingkat kabupaten tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi aktif mencari peluang usaha dan membangun jaringan dengan pelaku ekonomi di masing-masing wilayah.

Meki mencontohkan aktivitas usaha di Nabire. Pergerakan sektor swasta, termasuk kontribusi pelaku usaha melalui pembayaran pajak, menurutnya ikut berpengaruh terhadap dinamika perekonomian daerah.

Biaya Logistik Jadi Tantangan Dunia Usaha

Salah satu persoalan yang disoroti dalam Rapimprov adalah tingginya biaya logistik di Papua Tengah.

Meki mencontohkan pemasaran komoditas hasil laut, termasuk kepiting, yang membutuhkan biaya distribusi cukup besar ketika dipasarkan ke luar Papua. Selain ongkos pengiriman, pelaku usaha juga menghadapi tuntutan mengenai ukuran dan kualitas produk.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah dan dunia usaha perlu menyusun pola kerja sama untuk memperkuat infrastruktur dan rantai distribusi.

Beberapa fasilitas yang dinilai penting antara lain pelabuhan nelayan, cold storage, serta infrastruktur pendukung kegiatan produksi dan pemasaran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata Meki, merencanakan pembangunan pelabuhan nelayan di Nabire pada tahun mendatang. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan potensi perikanan secara lebih terorganisasi.

Perikanan dan Peternakan Jadi Sektor yang Didorong

Selain perikanan, pemerintah juga menyiapkan pengembangan sektor peternakan sebagai salah satu bidang usaha masyarakat.

Meki menyampaikan rencana pembangunan sekitar 10 kandang ayam pedaging di Timika pada 2026. Selain itu, empat kandang ayam petelur direncanakan dibangun di wilayah binaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan pembagian dua lokasi di Nabire dan dua lokasi di Timika.

Menurutnya, pengembangan usaha masyarakat akan lebih kuat jika dilakukan melalui kelompok atau kerja sama dibandingkan berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau mau maju, harus grup. Kalau sendiri, sulit berkembang,” ujarnya.

Pola usaha bersama dinilai dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola modal, produksi, pemasaran dan pembagian peran secara lebih profesional.

KADIN Diminta Fokus pada Program yang Bisa Dijalankan

Dalam Rapimprov tersebut, Meki juga meminta Kadin Papua Tengah tidak terlalu banyak menetapkan program apabila tidak seluruhnya dapat dilaksanakan.

Ia mendorong organisasi dunia usaha tersebut memilih sekitar satu hingga tiga program prioritas yang bisa dikerjakan bersama pemerintah secara nyata.

Meki berharap hasil Rapimprov tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi kerja sama konkret untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kadin harus kreatif melakukan hal-hal yang kecil tapi berdampak besar, kecil tapi punya keuntungan yang besar, dan kecil tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang,” katanya.

Ia juga meminta Kadin mulai membangun agenda kerja sama dengan pemerintah untuk tahun 2027.

Produk Lokal Perlu Diperkuat

Pengembangan produk lokal juga menjadi perhatian Meki. Ia mengambil contoh kopi Papua Tengah yang menurutnya memiliki peluang untuk memperoleh nilai jual lebih tinggi apabila dikembangkan dengan identitas daerah dan strategi pemasaran yang tepat.

Menurutnya, kreativitas dalam pengemasan dan pemasaran dapat mengubah produk yang sama menjadi komoditas dengan nilai ekonomi berbeda.

Dorongan tersebut sejalan dengan upaya memperluas peran sektor swasta agar pertumbuhan ekonomi Papua Tengah tidak hanya bergantung pada komoditas pertambangan.

Upah Minimum dan Pemanfaatan Tanah Adat

Meki juga mengajak Kadin terlibat dalam pembahasan persoalan upah minimum. Ia meminta dunia usaha memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kemampuan pengusaha lokal.

Menurutnya, keberlanjutan usaha perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

Selain persoalan upah, Meki menyoroti pemanfaatan tanah masyarakat adat untuk kegiatan ekonomi. Ia mendorong agar masyarakat tidak selalu memilih menjual tanah ketika terdapat peluang kerja sama dengan investor atau pelaku usaha.

Skema seperti kepemilikan saham maupun sewa dalam jangka waktu tertentu dinilai dapat menjadi alternatif sehingga masyarakat tetap memiliki manfaat ekonomi dari tanah yang dimiliki.

“Tanah tidak perlu dijual, tetapi bisa kerja sama dengan orang, masyarakat bisa mendapat saham atau tanahnya disewakan dalam jangka waktu tertentu,” ujarnya.

Rapimprov Diharapkan Melahirkan Kerja Sama Nyata

Pembukaan Rapimprov Kadin Papua Tengah ke-2 menjadi momentum bagi pemerintah dan dunia usaha untuk menyamakan arah pengembangan ekonomi daerah.

Meki menekankan pentingnya integritas, kerja keras dan disiplin dalam membangun usaha. Menurutnya, kemampuan mengembangkan bisnis tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga kreativitas dan konsistensi.

“Bisnis tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang kerja keras, jujur dan disiplin untuk bisa berjalan ke depan,” pungkasnya.

Dengan agenda Rapimprov tersebut, pemerintah berharap Kadin Papua Tengah dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus mendorong munculnya lebih banyak usaha lokal. Pengembangan perikanan, peternakan, produk lokal, infrastruktur pendukung serta pola kerja sama pemanfaatan tanah menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam arah penguatan ekonomi Papua Tengah.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]