Nabire.Net

Nabire – Rapat pleno penghitungan suara tingkat Distrik Nabire yang dilaksanakan dari tanggal 29 April telah selesai kamis malam (09/05), dan telah bergeser ke tingkat KPU Nabire.

Namun sejumlah pihak mengecam pelaksanaan pleno tingkat Distrik yang dianggap menyalahi aturan dan sangat tidak memuaskan.

Salah satunya datang dari pengawas independen Dewan Adat Masyarakat Nabire yang menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Guest House Jalan Merdeka Nabire, kamis malam (09/05), pukul 22.30 Wit.

Koordinator aksi dipimpin oleh Norton Karubui, yang dalam orasinya menyampaikan 3 hal penting. Pertama ia menganggap bahwa Pleno PPD Distrik Nabire adalah ilegal karena sudah tidak sesuai dengan jadwal pleno tingkat Distrik.

Kedua, Pleno PPD Distrik Nabire dianggap sarat akan kepentingan pejabat yang ada di Kabupaten Nabire.

Dan ketiga, ia meminta agar putusan bersama dikembalikan lagi.

Sekitar pukul 22.45 Wit, massa ditemui Kabag Ops Polres Nabire, AKP Helmy Tamaela S.IK dan memberikan himbauan kamtibmas.

Massa kemudian membubarkan diri dan situasi terpantai aman kembali.

Pada pukul 23. 40 Wit, kordinator aksi melakukan pertemuan dengan Sekretaris KPU Nabire Maikel Mote. Kepada Sekretaris KPU Nabire, koordinator aksi meminta 3 hal yaitu :

• Pelaksanaan pleno tingkat Distrik sudah sudah tidak sesuai dengan aturan atau tahapan.

• C1 yang beredar di masyarakat sampai 3 lembar.

• Ibu Adriana Sahempa yang merupakan Bawaslu Kabupaten Nabire tidak bisa intervensi pleno PPD tingkat Distrik karena ada Panwas Distrik.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KPU Nabire, Maikel Mote meminta koordinator aksi sebaiknya menyampaikan hal itu langsung kepada penyelenggara pada pleno KPU, karena ia sebagai sekretaris KPU tidak memiliki kewenangan untuk menjawab aspirasi tersebut.

Direncanakan pada hari ini (10/05), pengawas independen Dewan Adat Masyarakat Nabire akan kembali melakukan penyampaian asprasi pada saat pelaksanaan Pleno tingkat KPU Nabire.

[Nabire.Net/Ersy]