Nabire.Net

(Mahasiswa Uncen Jayapura Tolak Program Makanan Bergizi Gratis)

Jayapura, 23 Februari 2025 – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Yeri Yeimo, menolak program makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu visi-misi utama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa TK, SD, SMP, dan SMA di Indonesia.

Penolakan ini disampaikan dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium Uncen Jayapura, di mana mahasiswa menyampaikan kekhawatiran terkait program tersebut. Menurut Jeri E. Yeimo, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Uncen, kebijakan ini dianggap sebagai tantangan bagi siswa dan mahasiswa Papua.

Kritik Mahasiswa terhadap Program Pemerintah

Jeri E. Yeimo menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak, tetapi juga memiliki dimensi politik dan ekonomi yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua masih menjadi sorotan, terutama terkait dengan kehadiran aparat keamanan di wilayah tersebut.

“Kami mahasiswa Hukum Uncen Papua mencari solusi atas persoalan ini. Politik rasial dan kapitalisme masih mendominasi kebijakan pemerintah di Papua, dan kami merasa kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Lebih lanjut, mahasiswa juga menyoroti bahwa sejak Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2021, militerisasi di Papua semakin meningkat. Hal ini, menurut mereka, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat asli Papua.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Papua

Selain aspek politik, mahasiswa juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat sering kali diikuti oleh peningkatan arus migrasi ke Papua, yang berdampak pada perubahan demografi serta kepemilikan tanah adat.

“Kami melihat bagaimana penduduk dari luar Papua semakin banyak berdatangan, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Nabire, Sorong, Merauke, dan Keerom. Ini memicu pergeseran sosial dan ekonomi yang signifikan,” kata Jeri.

Mahasiswa juga menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, otonomi khusus dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua telah membawa dampak besar bagi masyarakat lokal. Mereka khawatir bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat asli Papua.

Sikap Mahasiswa dan Harapan ke Depan

Para mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada masyarakat Papua. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat Papua untuk tetap waspada dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara yang damai dan konstitusional.

“Kami percaya bahwa kekuatan rakyat Papua ada dalam doa dan usaha. Kami berharap ke depan ada ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan Papua,” tutup Jeri.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, mahasiswa berharap agar pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan dari pusat, tetapi juga mendengar aspirasi masyarakat Papua agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak.

[Nabire.Net]