Mahasiswa Puncak Jaya Kota Studi Makassar Minta Pemkab Atasi Konflik Perang Antar Kampung

Mahasiswa Puncak Jaya kota studi Makassar menuntu dengan tegas kepada pemerintah kabupaten Puncak Jaya agar bertanggung jawab atas konflik yang terjadi khususnya perang antar kampung yang terjadi di kabupaten Puncak Jaya.

Tuntutan tersebut disampaikan mahasiswa Puncak Jaya yang tergabung dalam Forum Solidaritas Peduli Rakyat Puncak Jaya, pada aksi demo yang dilaksanakan rabu pagi 5 September 2018 di jalan Pettarani, Makassar.

Dalam aksi tersebut demo tersebut, mahasiswa Puncak Jaya menyuarakan dengan tegas agar pemerintah bisa mengambil solusi yang netral atas persoalan di Puncak Jaya. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mahasiswa akan memboikot pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Selain itu mahasiswa juga mempertanyakan pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan sekretariat yang dilaksanakan tidak berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2004 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 4 Tahun 2016, dan Permendagri Pasal 2 tentang pengangkatan dan Pasal 8 tentang pemberhentian Kepala Kampung.

Atas dasar tersebut, mahasiswa Puncak Jaya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Puncak Jaya (GEMAPUJA) Se-Indonesia mengeluarkan pernyatakaan sikap sebagai berikut :

1. Pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan Sekretariat Kampung oleh Bupati Puncak Jaya merupakan pelanggaran UU yang tidak sesuai dengan UU UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan Sekretariat Kampung merupakan pelangaran UU yang tidak sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 dan Permendagri Pasal 2 dan Pasal 8 tentang pengangkatan dan pemberhentiak Kepala Kampung.

3. Pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan Sekretariat Kampung dinilai sarat akan kepentingan elit politik, yang diintervensi dalam keputusan Bupati tentang Kampung. Keputusan tersebut dinilai berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

4. Pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan Sekretariat Kampung dinilai menggunakan pendekatan emosional dan egoisme atas kemenangan pemilihan Bupati Puncak Jaya tahun 2017, akibat perbedaan paham pesta demokrasi melalui sistem noken baik dalam kampanye transparan, terbuka dalam kolusif. Pelaku dalam hal perbedaan paham pesta demokrasi ialah elit politik kabupaten Puncak Jaya dan provinsi Papua demi kepentingan pemilihan 2019 mendatang.

5. Pergantian jabatan Kepala Kampung dan perpindahan Sekretariat Kampung dinilai tidak adil dan tidak sesuai mekanisme yang sehat dan netral guna membangun Punak Jaya dengan motto Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya (Yulli Wonda S.Sos,S.IPM.M dan Deinal Geley S.Sos, M.Si) yaitu Aman Damai & Sejahtera (AMANAH) atau “Obelom Eeruwok”.

Atas dasar tersebut maka Gerakan Mahasiswa Puncak Jaya (GEMAPUJA) se-Indonesia menuntut kepada :

1. Bupati & Wakil Bupati Puncak Jaya

2. DPRD Puncak Jaya

3. Gubernur Papua

4. DPR Provinsi Papua

5. Presiden GIDI, BP-GIDI Wilayah Klasis Mulia dan Yalu serta seluruh elemen gereja di kabupaten Puncak Jaya

6. TNI/Polri kabupaten Puncak Jaya

Agar bertanggung jawab dalam :
1. Menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di kabupaten Puncak Jaya
2. Klasifikasi SK Bupati NO 188.45/95/2018-2014
3. Hapuskan sistem noken

Permintaan diatas harus dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya guna penyelesaian konflik puncak Jaya. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka GEMAPUJA se-Indonesia menyatakan sikap dengan tegas akan memboikot Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Kami dari mahasiswa Forum Solidaritas Peduli Rakyat Kabupaten Puncak Jaya berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Puncak Jaya, legislatif dan yudikatif yang mengambil solusi persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Wa.. Wa.. Wa.. Kinaonak !!

Makassar Rabu 5 September 2018

Koordinator Lapangan : Nekison Kogoya

Wakil Koordinator Lapangan : Edison Wonda

Jenderal Lapangan : Galone Wonda

Wakil Jenderal Lapangan : Kemison Kogoya

*Penulis : Sekretariat Puncak Jaya

[Nabire.Net]