Bapperida Ungkap Lima Hambatan Pembangunan Papua Tengah, dari Infrastruktur hingga Keamanan

Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengidentifikasi sedikitnya lima persoalan yang masih menjadi penghambat percepatan pembangunan di delapan kabupaten. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, konektivitas, faktor keamanan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan kondisi setiap kabupaten memiliki tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan strategi pembangunan yang tidak bisa diseragamkan.

Hal tersebut disampaikannya saat wawancara dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah di Ballroom Hotel Horison Timika, Rabu (11/11/2026).

Menurut Elieser, Mimika dan Nabire relatif lebih baik dibandingkan sejumlah kabupaten lain dalam aspek aksesibilitas, infrastruktur, dan konektivitas. Sementara Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang membutuhkan perhatian lebih serius.

“Hal-hal ini menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua Tengah. Kalau kita melihat kondisi saat ini, pembangunan masih membutuhkan kerja keras dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bersama-sama merencanakan program dan kegiatan yang mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut,” ujar Elieser.

Kondisi geografis dan keamanan jadi tantangan

Elieser menjelaskan, dukungan anggaran saja tidak cukup untuk memastikan program pembangunan berjalan maksimal. Kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki wilayah pegunungan dengan akses transportasi terbatas menjadi salah satu persoalan utama.

Keterbatasan konektivitas juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Di sejumlah wilayah, faktor keamanan turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak bagi masyarakat.

Selain persoalan fisik dan geografis, kualitas SDM juga menjadi perhatian Bapperida. Elieser menilai kemampuan aparatur sipil negara (ASN) perlu dioptimalkan agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif.

Koordinasi OPD masih perlu diperkuat

Menurut Elieser, persoalan pembangunan tidak selalu disebabkan keterbatasan anggaran atau kemampuan aparatur. Koordinasi internal di lingkungan OPD juga menjadi faktor penting.

Ia menilai terdapat kondisi ketika ASN memiliki kompetensi dan keterampilan, tetapi belum memperoleh ruang atau tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya.

“Kadang seorang ASN memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi karena tidak diberikan tanggung jawab maupun akses, akhirnya tidak bisa berperan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan,” jelasnya.

Karena itu, penguatan koordinasi antara pimpinan dan jajaran pelaksana dinilai penting untuk memastikan setiap potensi SDM dapat digunakan secara maksimal.

Rakortek ditargetkan menghasilkan rekomendasi konkret

Rakortek Papua Tengah tidak hanya diarahkan sebagai forum koordinasi antarpemerintah daerah. Bapperida berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti.

Melalui pembahasan di masing-masing desk, setiap kabupaten didorong menyampaikan persoalan, pengalaman, serta kendala dalam menjalankan program pembangunan. Hasil pembahasan kemudian akan dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan bersama.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi gubernur, bupati, dan pimpinan perangkat daerah dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

“Harapan kami, rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah. Dengan begitu, kita bisa melihat permasalahan di masing-masing daerah dan melakukan perbaikan, khususnya terhadap kinerja OPD yang menangani urusan pemerintahan terkait,” kata Elieser.

Mimika dinilai bisa menjadi daerah pembelajaran

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bapperida melihat adanya peluang untuk mempercepat pembangunan melalui pertukaran pengalaman antarkabupaten.

Elieser menyebut Mimika sebagai salah satu daerah yang dapat dijadikan referensi, khususnya dalam pelayanan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inovasi daerah. Mimika juga disebut beberapa kali mewakili Papua Tengah dalam kegiatan tingkat nasional dengan capaian yang dinilai positif.

Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya IPM di Mimika maupun Nabire tetap perlu dibaca secara lebih mendalam. Data terpilah diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat asli Papua (OAP), mengingat karakteristik penduduk kedua wilayah tersebut cukup heterogen.

Menurut Elieser, proses belajar antardaerah tidak harus selalu dilakukan dengan mengunjungi daerah di luar Papua.

Ia menilai kabupaten di Papua Tengah memiliki keunggulan masing-masing. Mimika dapat menjadi rujukan dalam inovasi, sementara daerah lain seperti Paniai juga dapat menjadi sumber pembelajaran dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Kita tidak harus selalu belajar ke Jawa atau melakukan studi banding ke luar daerah. Di Papua Tengah sendiri ada kabupaten yang memiliki kelebihan masing-masing,” tuturnya.

Percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi

Bapperida berharap pola kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarkabupaten dapat menjadi bagian dari strategi memperbaiki kualitas pemerintahan di Papua Tengah.

Dengan mengenali hambatan setiap wilayah, memperkuat koordinasi OPD, mengoptimalkan SDM, serta memanfaatkan praktik baik dari kabupaten lain, pemerintah diharapkan mampu menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Rakortek selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengevaluasi program, memperbaiki indikator pembangunan, dan menyusun langkah tindak lanjut.

Elieser menekankan bahwa setiap kabupaten tidak harus berjalan sendiri. Keunggulan yang dimiliki satu daerah dapat menjadi referensi bagi daerah lain, sehingga percepatan pembangunan Papua Tengah dapat dilakukan melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]