INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Lepas 1.345 Peserta Latsar CPNS dan Orientasi PPPK, Bupati Deiyai Ingatkan Kedisiplinan

Lepas 1.345 Peserta Latsar CPNS dan Orientasi PPPK, Bupati Deiyai Ingatkan Kedisiplinan

(Lepas 1.345 Peserta Latsar CPNS dan Orientasi PPPK, Bupati Deiyai Ingatkan Kedisiplinan)
(Lepas 1.345 Peserta Latsar CPNS dan Orientasi PPPK, Bupati Deiyai Ingatkan Kedisiplinan)

Deiyai, Bupati Deiyai, Melkianus Mote, menegaskan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) saat memimpin apel pelepasan peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Orientasi Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai tersebut diikuti peserta dari berbagai kategori kepegawaian. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah peserta yang tercatat mencapai 1.345 orang.

Dalam arahannya, Melkianus meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dan orientasi dengan serius sebagai bagian dari pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, serta persiapan menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.

Ia menegaskan bahwa kelulusan peserta harus ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan panitia, bukan karena hubungan keluarga maupun kepentingan politik.

1.318 Peserta Telah Menerima SK

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deiyai menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM, panitia, dan seluruh tim yang telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi kepegawaian hingga kegiatan pelepasan dapat dilaksanakan.

Menurut Melkianus, sebanyak 1.318 orang telah menerima Surat Keputusan (SK), sedangkan 34 orang lainnya masih menghadapi kendala persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.

“Terima kasih kepada BKPSDM, panitia, dan tim yang telah bekerja sampai hari ini. Sebanyak 1.318 orang bisa menerima SK dan masih tersisa 34 orang. Sebenarnya 1.352 orang. Mereka bekerja dalam waktu satu tahun. Ini luar biasa,” ujar Melkianus.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian administrasi tenaga honorer yang telah menunggu selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Melkianus menegaskan, proses pengangkatan tenaga honorer K2 harus mengedepankan profesionalisme dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan tidak melakukan pergantian nama secara sembarangan dalam proses tersebut.

“Profesionalisme rekrutmen THK2 itu penting. Saya tidak memasukkan pertimbangan politik. Kalau sudah ada nama, tidak boleh ganti-ganti. Saya tidak mengganti siapa pun,” tegasnya.

Terkait peserta yang belum menerima SK, ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum proses administrasi dapat diselesaikan.

Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan penyelesaian persoalan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peserta Diminta Taat Aturan dan Menjaga Kesehatan

Selain menyoroti administrasi kepegawaian, Melkianus mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kesehatan, menaati tata tertib, dan mengikuti setiap tahapan Latsar maupun orientasi sesuai ketentuan penyelenggara.

Ia menegaskan akan menghormati rekomendasi panitia apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan.

“Saya selalu mengikuti aturan. Saya kerja pakai aturan. Saya tidak peduli keluarga atau politik. Oleh sebab itu, kalau kalian melanggar ketentuan panitia dan direkomendasikan tidak lulus, maka itu sah. Saya akan mengikuti arahan panitia,” katanya.

Bupati juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama setelah menyelesaikan pelatihan. Menurutnya, pengembangan karier aparatur harus didasarkan pada kinerja, kompetensi, kedisiplinan, dan pemenuhan ketentuan kepegawaian.

“Setelah prajabatan, kalian jangan meminta-minta jabatan. Tidak memenuhi aturan itu. Rajin saja, karena jabatan itu milik orang rajin,” pesannya.

Ia berharap para peserta mampu membangun kebiasaan kerja yang bertanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Deiyai.

Penataan Data ASN Jadi Perhatian

Dalam arahannya, Melkianus turut menekankan pentingnya ketertiban data kepegawaian melalui sistem MyASN. Ia meminta seluruh peserta yang telah menerima SK segera memastikan data mereka terisi dan diperbarui sesuai ketentuan.

Menurutnya, data kepegawaian yang akurat diperlukan untuk mendukung administrasi ASN, termasuk proses kenaikan pangkat dan pengembangan karier.

“Data tertata, ASN juga harus tertata rapi. Mulai hari ini, setelah ada SK, data kalian di MyASN harus diisi. Itu sangat penting, karena ke depan kenaikan pangkat dan jabatan akan berdasarkan data tersebut,” jelasnya.

Ia juga mendorong aparatur pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, menjaga kedisiplinan, dan membiasakan diri mengikuti kegiatan pemerintahan secara tertib.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hemat dan sesuai aturan agar administrasi pemerintahan berjalan dengan baik serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Harapkan Peserta Lulus Seluruhnya

Berdasarkan data BKPSDM, peserta kegiatan terdiri atas 520 CPNS THK2, 134 PPPK THK2, 42 PPPK Formasi 2023, 77 PPPK Formasi 2024, dan 438 CPNS umum.

Menutup sambutannya, Melkianus berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan pelatihan dan orientasi dengan baik. Ia meminta peserta menjaga kondisi kesehatan, menaati peraturan, dan mengikuti arahan panitia selama kegiatan berlangsung.

“Saya berharap 1.318 orang harus sehat. Saya harap kalian semua lulus,” ungkapnya.

Pelepasan peserta Latsar CPNS dan Orientasi THK2 serta PPPK ini menjadi bagian dari tahapan pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap peserta semakin memahami nilai dasar ASN, etika kerja, kompetensi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ke depan, penerapan disiplin, penataan data kepegawaian, serta peningkatan kompetensi diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih tertib dan profesional bagi masyarakat Deiyai.

[Nabire.Net]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.