INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » LEMASKO Laporkan Dugaan Pencatutan Nama untuk Tarik Uang Pendulang Emas di Mimika

LEMASKO Laporkan Dugaan Pencatutan Nama untuk Tarik Uang Pendulang Emas di Mimika

(LEMASKO Laporkan Dugaan Pencatutan Nama untuk Tarik Uang Pendulang Emas di Mimika)
(LEMASKO Laporkan Dugaan Pencatutan Nama untuk Tarik Uang Pendulang Emas di Mimika)

Mimika, Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare, melaporkan dugaan pencatutan nama dirinya dan lembaga adat tersebut ke Polres Mimika. Identitas LEMASKO diduga digunakan untuk menerbitkan surat rekomendasi pendulangan emas sekaligus menarik uang dari para pendulang di kawasan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam laporan yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika pada 19 November 2026, Gregorius meminta aparat mengusut pihak yang diduga menggunakan nama LEMASKO tanpa izin.

Dugaan pencatutan tersebut berkaitan dengan surat rekomendasi yang disebut-sebut memberikan legitimasi adat bagi aktivitas pendulangan emas di sejumlah titik kawasan operasional PTFI, termasuk Tanggul Barat.

Nama Ketua LEMASKO dan Cap Lembaga Diduga Dipalsukan

Gregorius mengatakan, dirinya tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi yang mengizinkan aktivitas pendulangan emas di wilayah tersebut.

Ia menyebut terdapat surat yang menggunakan nama Tinakon, yang menurutnya saat ini telah berubah menjadi Yuamako. Dalam dokumen itu, nama Ketua LEMASKO disebut dicantumkan bersama nomor surat, cap lembaga dan tanda tangan yang diduga bukan miliknya.

Menurut Gregorius, surat tersebut berpotensi membuat masyarakat menganggap kegiatan pendulangan emas telah memperoleh persetujuan dari pihak adat.

“Nama saya juga dibawa-bawa untuk mengeluarkan rekomendasi mengizinkan pendulangan,” kata Gregorius.

Ia menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk membuat surat rekomendasi atas nama LEMASKO.

Diduga Ada Pungutan Rp3 Juta-Rp7 Juta

Selain pencatutan identitas, Gregorius menduga surat tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari para pendulang.

Ia menyebut uang yang diduga diminta kepada pendulang berkisar Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk setiap surat rekomendasi.

Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus mencemarkan nama baik LEMASKO karena lembaga adat seolah-olah terlibat dalam penerbitan izin pendulangan dan penarikan uang.

“Makanya sore ini kami sudah buat laporan resmi supaya ditangani oleh Reskrim,” ujar Gregorius.

Laporan tersebut kini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk memeriksa dokumen yang beredar, pihak-pihak yang menerbitkannya serta dugaan transaksi yang berkaitan dengan surat rekomendasi tersebut.

LEMASKO Tegaskan Pendulangan di Kawasan PTFI Dilarang

Gregorius juga menjelaskan bahwa LEMASKO selama ini justru menyampaikan larangan terhadap aktivitas pendulangan emas di kawasan operasional PTFI.

Menurut dia, kawasan tersebut berkaitan dengan objek vital nasional sehingga aktivitas pendulangan tidak diperbolehkan. Larangan juga berlaku pada sejumlah wilayah yang merupakan kebun atau kawasan yang memiliki keterkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat Kamoro.

Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung percaya apabila menemukan surat yang mengatasnamakan LEMASKO.

Keabsahan dokumen perlu dipastikan terlebih dahulu agar masyarakat tidak menjadi korban pihak yang memanfaatkan nama lembaga adat untuk memperoleh keuntungan.

LEMASKO Minta Pendulang Tinggalkan Kawasan Terlarang

Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri, turut meminta para pendulang emas yang masih beraktivitas di kawasan operasional PTFI menghentikan kegiatan mereka.

Ia mengatakan larangan pendulangan telah diberlakukan sejak lama, termasuk kawasan dari Tanggul Timur hingga Tanggul Barat.

Jhon menyebut sejumlah titik yang masuk dalam kawasan tersebut, antara lain Pandan 5, A0, A1, A2, A3 hingga Sok 19.

“Titik-titik itu dilarang keras,” tegas Jhon.

Menurutnya, aktivitas pendulangan tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat memicu gesekan dengan masyarakat adat Kamoro sebagai pemegang hak ulayat.

Polisi Diharapkan Usut Dugaan Pemalsuan Surat

LEMASKO berharap kepolisian dapat mengusut dugaan penggunaan nama, cap serta tanda tangan lembaga secara tidak sah. Penanganan perkara juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai surat rekomendasi yang beredar di lapangan.

Masyarakat, khususnya para pendulang dari luar daerah, diminta tidak membayar atau mengikuti arahan pihak yang mengaku memiliki kewenangan adat sebelum memastikan legalitas dan keabsahan dokumen.

Kasus ini selanjutnya menunggu proses penyelidikan kepolisian untuk mengetahui pihak yang membuat surat, tujuan penggunaannya, serta apakah benar terdapat pungutan uang kepada para pendulang.

[Nabire.Net/Yosef Doo]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.