LDAM Dogiyai Berharap Pemkab Dogiyai Tak Jual Beli Proyek

Lembaga Dewan Adat Mee, Kabupaten Dogiyai, mengharapkan pemerintah daerah  dalam hal ini setiap SKPD tak memperjualbelikan paket kerja tetapi harus memproritaskan  putra asli daerah dalam membangun sesuai dengan UU NO.21 Thn 2001.

Sekretaris Umum Lembaga Dewan Adat Mee, Kabupaten Dogiyai, Alexander Pakage, mengatakan Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam hal ini semua SKPD yang ada jangan jualbelikan Semua Proyek dan jangan Jadikan Jabatan sebagai tempat bisnis di setiap Instansi.

“Kami  meminta kepada pemerintah daerah bahwa semua proyek yang ada harus mempercayakan kepada anak asli putra daerah, karena mereka juga punya profil yang lengkap dan juga mampu. Dengan itu sekali lagi kami sampaikan bahwa Pemeringtah jangan Uangkan Proyek tetapi harus memberikan kepada dutra daerah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Putra Daerah harus membangun Negerinnya sendiri,”kata Alex, Sabtu (15/05) di Moanemani, Dogiyai.

Sementara itu, Ketua Lembaga dan Ketua I. Yulianus Agapa, A.Md , menuturkan pihak eksekutif, legislatif dan penegak hukum yang ada ditingkat kabupaten, propinsi maupun pusat agar jangan jadikan lahan hidup di Kabupaten Dogiyai. Sebab kata Yulius, baik eksekutif, legislatif maupun penegak hukum ada karena ada Rakyat.

“Dengan itu, maka eksekutif, legislatif dan penegak hukum di kasih gaji oleh Rakyat, karena dimana ada rakyat di situ ada Negara dan dimana ada rakyat disitu ada Pemerintahan. Dengan demikian baik eksekutif, legislatif maupun penegak hukum adalah utusan Rakyat. Mereka juga adalah Utusan Tuhan karena Pemerintah adalah Wakil Allah yaitu siapapun yang memangku jabatan di Eksekutif, Legislatif dan Penegak Hukum. Oleh sebabnya demi menjaga kepercayaan rakyatnya itu, ketiga pihak (Eksekutif, Legislatif dan Penegak Hukum) yang ada harus mengerti tupoksi kerjanya masing-masing.” jelas Agapa.

[Nabire.Net/AG]