Nabire.Net

(Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nabire, Hendrik Andoy, S.Pd)

Nabire, 7 Mei 2025 – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nabire, Hendrik Andoy, S.Pd, menegaskan bahwa rekomendasi dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait penunjukan Imanuel Fredrick Rumbewas sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire adalah keputusan final dan tidak bisa diganggu gugat.

Hendrik menjelaskan bahwa proses pengusulan sudah melalui mekanisme internal partai, dimulai dari DPC ke DPD Papua Tengah, dan diteruskan ke DPP Gerindra. Hasilnya, DPP telah mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto.

“Rekomendasi dari Ketua Umum Partai Gerindra sudah final. Kalau ada kader yang tidak puas, bisa menempuh jalur Mahkamah Partai, bukan menghambat proses pelantikan,” tegas Hendrik saat ditemui di Nabire.

Namun, pelantikan Imanuel sebagai Wakil Ketua I DPRD belum terlaksana karena nama tersebut tidak tercantum dalam surat pengantar dari Bupati Nabire ke Gubernur Papua Tengah. Padahal menurut Hendrik, semua syarat dari partai telah terpenuhi.

“Tidak ada masalah internal di tubuh partai. Jika ada riak-riak, itu ranah internal, bukan urusan luar. Kami berharap Bupati Nabire segera menindaklanjuti rekomendasi pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Gubernur,” ujarnya.

Hendrik juga menekankan bahwa Partai Gerindra tidak mengenal rekomendasi kedua. Sekali Ketua Umum sudah menandatangani, maka itu berlaku hingga akhir masa jabatan kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap.

Ia meminta semua pihak menghargai rekomendasi yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto, bukan hanya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, tetapi juga sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Kami minta Pak Bupati dan Pak Gubernur bijak melihat persoalan ini. Tidak ada rekomendasi baru, tidak ada SK tandingan. Kami sudah tegas. Sekarang tinggal menunggu sikap pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendrik menyatakan bahwa DPP telah meminta laporan kronologis terkait situasi ini, namun pihaknya masih memilih jalur pendekatan dan dialog terlebih dahulu.

“Kami sudah bersurat ke Pak Bupati untuk menjelaskan duduk perkara. Jika tidak ada respon, kami akan laporkan langsung ke Ketua Umum,” pungkasnya.

[Nabire.Net]