Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua Minta Jaminan Keamanan Jadi Prioritas Implementasi Otsus

Mimika, 12 Mei 2026 – Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, menegaskan pentingnya jaminan keamanan bagi masyarakat Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 11 Mei 2026, di Horison Diana Timika dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Otsus Papua.

Dalam keterangannya, Anggaibak meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan keamanan seluruh masyarakat di tanah Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di daerah konflik bersenjata.

Ia mengatakan, pembangunan Papua tidak akan berjalan maksimal apabila masyarakat masih hidup dalam ketakutan, penderitaan, dan tekanan akibat situasi keamanan yang belum stabil.

“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara yang hidup di atas tanah Papua, terutama masyarakat asli Papua,” tegas Anggaibak.

Menurutnya, pembahasan mengenai dana Otsus, pembagian royalti, hingga berbagai program pembangunan tidak akan memberikan dampak besar apabila persoalan penderitaan masyarakat tidak menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam forum penguatan Otsus Papua tersebut, Anggaibak meminta seluruh pejabat yang hadir, mulai dari perwakilan kementerian, pemerintah daerah, MRP, DPR Papua, hingga Forkopimda se-Papua untuk serius memperhatikan kondisi sosial masyarakat Papua.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan Papua harus dimulai dari terciptanya rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah-wilayah rawan konflik.

Selain itu, Anggaibak juga menyoroti penerapan Undang-Undang Otsus Papua agar tidak dilemahkan oleh aturan lain yang dinilai mengurangi hak Orang Asli Papua.

Ia mengingatkan agar regulasi yang ada tetap berpihak kepada masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak menjadi “penonton di negeri sendiri”.

Menurutnya, semangat Otsus Papua harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan, keberpihakan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.

[Nabire.Net]