Kementerian PUPR Genjot Pembangunan Infrastruktur Khususnya Ruas Jalan Trans Papua

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya sangat mendukung agenda untuk membangun Indonesia dari kawasan pinggiran melalui perkuatan daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Khusus untuk Propinsi Papua dan Papua Barat pemerintah tengah fokus membuka ruas jalan darat Trans Papua sepanjang 4.300 km mulai dari Sorong – Manokwari – Enarotali – Nabire – Wamena – Merauke yang diharapkann selesai tahun 2018.

“Konektivitas jalan di Papua bukan hanya sebagai penghubung antar daerah. Terutama untuk pegunungan tengah (Papua) bertujuan untuk mengurangi tingkat kemahalan disana,” katanya.

Menurut Basuki, daerah seperti Wamena dan Puncak Ilaga sudah bisa ditembus melalui Nabire namun masih terlalu jauh. Karenanya saat ini tengah dibangun akses melalui selatan ke utara yakni ruas jalan Mumugu – Kenyam – Habema yang tahun ini ditargetkan tembus sepanjang 178 Km.

Pembangunan diruas ini yang masih hutan dilakukan bersama antara Kementerian PUPR dan TNI. Pihak TNI tidak hanya mengawal pembangunan, tetapi juga terlibat dalam pembukaan dan pembangunan badan jalan.

Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di Papua, menurut Basuki, antara lain dikarenakan angkutan logistik menggunakan jalur udara. Sebagai gambaran, tarif angkut barang kebutuhan ditentukan oleh berat barang yakni berkisar antara 10 – 15 ribu/kg. Bila 1 zak semen beratnya 50 kg maka harganya bisa mencapai di atas satu juta/zak.

Dengan dibangunnya jalur darat (Trans Papua) dimungkinkan harga-harga kebutuhan dapat lebih terjangkau masyarakat pegunungan tengah.

Pegunungan Tengah menjadi fokus utama dibangunnya infrastruktur jalan. Pasalnya, pada wilayah pesisir masalah harga-harga kebutuhan rakyat masih terbilang relatif normal. Dari total 4.300 km jalan trans Papua, saat ini masih menyisakan 700 km lagi jalan yang belum tembus.

(PK)