Kecam Pertambangan Ilegal di Papua Tengah, Ketua MRP-PT: Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Nabire, 30 Juni 2025 – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M., menyampaikan pernyataan tegas mengecam maraknya aktivitas pertambangan liar di berbagai wilayah Papua Tengah. Ia menyebut tambang ilegal tersebut sebagai bentuk penjajahan baru yang menggerus hak-hak dasar orang asli Papua (OAP).

“Pertambangan liar bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi Papua. Tanah ini bukan sekadar sumber daya, ini adalah warisan leluhur kami,” tegas Agustinus.

Menurut Agustinus, kegiatan tambang ilegal umumnya dilakukan tanpa izin resmi, tanpa persetujuan masyarakat adat, dan sering kali dilindungi oleh oknum tertentu. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Siriwo, Mapia, dan Teluk Kimi.

“MRP berdiri untuk menjaga marwah dan martabat OAP. Bila hutan dan tanah adat dirusak demi emas dan keuntungan sesaat, kami akan melawan dengan suara rakyat dan kekuatan hukum adat,” tambahnya.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan tidak pasif terhadap aktivitas tambang ilegal. Penegakan hukum dan perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat harus menjadi prioritas.

“Pemerintah jangan tutup mata. Pemerintah provinsi maupun kabupaten harus bergerak. Melihat semua pertambangan-pertambangan yang tidak resmi yang ada di wilayah provinsi Papua Tengah. Pemerintah tidak bisa kalah dengan pengusaha liar. Pemerintah itu punya kekuatan, ada TNI, ada Polri, mereka bisa tangkap orang-orang itu dan proses secara hukum yang berlaku. Sehingga tidak merugikan negara, pemerintah dan masyarakat adat. Ini perlu didata dengan baik,” tegas Anggaibak.

Dengan tegas Agus tidak ingin Papua Tengah dikoyak oleh investasi bodong. Masyarakat butuh perlindungan, bukan janji manis.

Agustinus juga mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh adat, pemuda, perempuan, LSM, dan pemuka agama—untuk bersatu melawan eksploitasi liar. MRP berkomitmen akan menindaklanjuti isu ini dengan pengumpulan data, advokasi hukum, dan tekanan kebijakan hingga ke tingkat pusat.

“Kami ingin pembangunan yang adil, bukan eksploitasi. Tanah Papua harus diselamatkan!” pungkas Ketua MRP Papua Tengah tersebut.

[Nabire.Net/Imran]