Kapolres Nabire Pimpin Rapat Perwira Bahas Beberapa Hal

Bertempat di Ruang Birokrasi Polri (RBP) Polres Nabire, dilaksanakan arahan Kapolres Nabire, dalam rangka, “Menindaklanjuti atensi dari Kapolda Papua terkait instruksi Presiden RI dan Kapolri”, Selasa (1/11/16) malam.

Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Semmy Ronny Thabaa, yang didampingi oleh Waka Polres Kompol Irwan Sunuddin, SIK, dan dihadiri Para Kabag, Kasat, Kapolsek, Kapospol, Para Perwira dan Bintara yang menjabat jabatan Perwira.

Kapolres Nabire, menyampaikan bahwa, “atensi Kapolda Papua yaitu terkait rekruitmen Bintara dan Tamtama Polri sebanyak 430 orang sehingga di harapkan masing-masing Polres dapat melakukan rekruitmen yang di mulai dari dusun-dusun maupun Desa-desa terpencil yang ada diwilayah Polres setempat,” ujarnya.

Dan Kapolda Polda Papua, lanjut Kapolres, juga sedang berupaya untuk kembali melakukan rekruitmen Polri dengan menggunakan sumber anggaran Dana Otsus Provinsi Papua sebanyak 500 Personil Khusus Brimob untuk memenuhi kebutuhan bagi Detasemen C di Kabupaten Nabire dan Detasemen D di Kabupaten Jayawijaya, katanya.

“Saat ini Polda Papua telah membentuk Timsus (Saber Pungli) untuk tempat-tempat Pelayanan Publik dan Makelar Kasus baik di Pemerintahan maupun di Polres setempat sehingga diharapkan untuk sebelum melakukan penertiban keluar dilakukan sosialisasi dan pembersihan dilingkungan Polres terlebih dahulu,” terang AKBP Semmy.

AKBP Semmy juga meminta bagi anggota yang bermain-main dengan BBM agar hari ini berhenti bermain dengan BBM Subsidi karena harga BBM Subsidi dari Aceh sampai Papua semua satu harga, “jadi saya minta kepada anggota agar pahami betul karena ini adalah kebijakan dari Bapak Presiden RI dan kita sebagai anggota Polri patut melaksanakan arahan maupun atensi Pimpinan,” pungkasnya.

“Soal BBM 1 harga, distribusi dan penggunaan Dana Bansos dan Respek serta pembentukan Saber Pungli Polres Nabire dalam rangka implementasi kebijakan dan perintah pimpinan Polri baik Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Papua,” tegasnya.

Dijelaskan Kapolres, Terkait adanya sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai diharapkan dari Kepolisian khususnya Polres Nabire harus berlaku Netral dan hal tersebut telah kita lakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme demi terselenggaranya Pilkada Kabupaten Dogiyai yang aman dan tertib.

“Dalam setiap penggunaan anggaran oleh anggota harus jelas dan dilengkapi laporan Pertanggung jawaban/Perwabku dan setiap penggunaan anggaran harus ada ijin/nota dinas Kapolres,” ujarnya.

Kapolres menjelaskan, adanya Potensi konflik yang akan muncul di Kabupaten Dogiyai terkait jabatan para kepala dinas yang telah di nonaktifkan oleh Pejabat Bupati Kab. Dogiyai di mana para pejabat tersebut kembali mempermasalahkan hal tersebut dan kita sebagai anggota Polri harus dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

“Polres Nabire akan kembali melakukan serpas ke Kabupaten Dogiyai untuk mencegah potensi-potensi Konflik yang akan muncul di Kabupaten Dogiyai serta adanya mutasi para Perwira di jajaran Polres Nabire agar para perwira segera menyesuaikan diri ditempat tugas yang baru,” tutup Kapolres.

(Sumber)