Jual Beli Suara, Mobilisasi Massa, Belum Paham Sistem Pemilu, Mewarnai Pilkada Nabire

Pelaksanaan Pilkada Serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire yang berlangsung 9 desember 2015, berjalan aman dan lancar.

Namun bukan berarti Pilkada serentak di Nabire tidak memiliki banyak masalah, justru banyak warga Nabire yang mengecam dugaan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum hingga hari H Pilkada baik diungkap secara langsung maupun lewat jejaring sosial.

Masalah klasik seperti jual beli suara, hingga mobilisasi massa, menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan warga Nabire.

Bukan hanya itu, ternyata ada juga warga yang belum mengetahui sistem yang dipergunakan pada Pilkada kali ini yakni sistem One Man One Vote bukan sistem ikat (noken).

Dimulai dari masalah jual beli suara, warga terang-terangan mengakui surat undangan pemilih atau formulir C6 dibeli oleh Tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire. Salah satunya yang terjadi di Karang Mulia, dimana aparat desa hingga perangkat pelaksana Pilkada sendiri yang melakoni praktek jual beli suara tersebut. Walaupun praktek tersebut berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian Polres Nabire, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak wilayah lain di Nabire yang melakukan praktek jual beli suara tanpa ketahuan.

Selain praktek jual beli suara, warga Nabire juga mencurigai adanya mobilisasi massa besar-besaran dari beberapa wilayah di pegunungan tengah seperti Deiyai, Paniai dan Dogiyai. Tiba-tiba pada hari H siapa saja boleh memilih yang penting ada surat undangan atau formulir C6.

Berbicara mengenai surat undangan pemilih atau formulir C6, banyak warga asli Nabire yang bahkan sudah lama tinggal dan menetap di Nabire kaget tidak mendapatkan surat undangan memilih. Ironisnya ketika pada hari H mereka membawa KTP di TPS, mereka ditolak petugas TPS karena nama mereka tidak ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dan terakhir masalah sistem Pilkada yang menggunakan sistem one man one vote, justru masih banyak yang belum diketahui warga, terbukti warga menggunakan sistem ikat (noken) seperti di salah satu TPS di Kalisusu dan Sanoba Nabire. Akibatnya pencoblosan diulang kembali.

Carut marutnya pelaksanaan Pilkada di Nabire tentu mencederai proses demokrasi di negara ini. Proses persiapan panjang menuju pelaksanaan Pilkada sepertinya tidak berarti apa-apa ketika semuanya berantakan pada saat hari H pencoblosan.

Entah apakah Panwaslukada atau KPU di daerah ini sudah maksimal dalam melaksanakan tugasnya, toh masih banyak warga yang mengeluhkan fungsi dan peran kedua Lembaga yang memegang peran penting dalam Pilkada.

Walaupun berjalan aman dan sukses, namun sebagian warga di Nabire masih menyangsikan Pemimpin yang dilahirkan dari Pilkada serentak 9 desember 2015 di Nabire. Warga mengkhawatirkan proses demokrasi yang sudah tercoreng tersebut akan melahirkan pemimpin yang nantinya hanya akan menindas dan menyengsarakan rakyat kembali.

Alih-alih ingin mengembalikan demokrasi kepada rakyat, justru ditakutkan memperpanjang penderitaan rakyat.