Jhon Gobai Pastikan Kasus Kematian di Dogiyai Diusut Terbuka

Nabire, 11 Mei 2026 – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, menerima aspirasi dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) dan menegaskan komitmennya untuk mengawal pengusutan kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Dogiyai.

Pernyataan tersebut disampaikan Gobai usai bertemu dengan mahasiswa di Nabire, Senin (11/5/2026). Dalam pertemuan itu, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait penanganan kasus kemanusiaan di Dogiyai.

Gobai menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan mendorong agar proses hukum berjalan secara terbuka dan transparan sehingga fakta-fakta di lapangan dapat terungkap secara jelas.

“Kami akan membuka kasus ini secara terang benderang. Siapa pun pelakunya harus diusut. Kami juga akan terus mengingatkan Kapolda dan Wakapolda agar penanganan dilakukan secara transparan. Saya yakin kepada Kapolda,” ujar Gobai.

Menurutnya, aspirasi yang telah diterima dari mahasiswa Dogiyai akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPR Papua Tengah sebagai lembaga legislatif. Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan DPRD setempat untuk bersama-sama mengawal penyelesaian kasus tersebut demi kepentingan masyarakat.

Gobai menilai keterbukaan masyarakat menjadi faktor penting dalam membantu proses pengungkapan kasus. Ia berharap warga yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut dapat memberikan keterangan kepada pihak berwenang.

“Kami berharap masyarakat terbuka dan memberikan informasi, sehingga kasus ini tidak menjadi sekadar isu, tetapi benar-benar dapat diselesaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Gobai menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan segera diteruskan kepada pihak kepolisian, termasuk Kapolda Papua Tengah. Ia berharap dalam waktu dekat dapat dilakukan pertemuan bersama untuk membahas langkah-langkah penanganan kasus secara menyeluruh.

Kasus Dogiyai dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik setelah muncul tuntutan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang meminta adanya pengusutan tuntas terhadap korban meninggal dunia dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]