Nabire.Net

(Para mahasiswa Intan Jaya saat berkumpul di Pasar Karang Tumaritis Nabire/Faldo.T)

Puluhan mahasiswa dari kabupaten Intan Jaya, senin pagi (30/07) melakukan aksi demo damai meminta perhatian pemerintah kabupaten Intan Jaya untuk fokus memperhatikan dana studi mahasiswa yang terbengkalai hingga saat ini.

Aksi tersebut dilaksanakan di depan Kantor Keuangan Intan Jaya perwakilan Nabire yang berada di KPR Nabarua Nabire, dan sebelumnya mahasiswa berkumpul di Pasar Karang Tumaritis Nabire.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta penjelasan secara langsung dari pemerintah kabupaten Intan Jaya, dalam hal ini Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah kabupaten Intan Jaya melalui Kabag Humas & Protokol Setda Intan Jaya, Yoakim Mujizau SSTP, kepada Nabire.Net, senin malam (30/07) menegaskan, bantuan studi pada tahun 2017 dan 2018 tidak dianggarkan karena anggaran di fokuskan untuk penyelesaian perang dan rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah dinas yang telah dibakar dan rusak berat di wilayah ibukota kabupaten, saat kerusuhan pada Pilkada Intan Jaya tahun 2017 lalu, serta karena pilkada susulan di beberapa TPS pada Pilkada Bupati 2017 lalu, dimana pelakunya bukan hanya massa kadidat nomor urut 2 melainkan juga oknum-oknum mahasiswa yang ikut dalam konflik dan provokasi massa sehingga terjadi konflik pilkada antar massa dan merusak semua fasilitas pemerintah Daerah.

Ditegaskan, mahasiswa harus bertanggung jawab juga dan jangan lempar batu sembunyi tangan, justru mahasiswalah yang menjadi provokator utama dalam konflik pilkada berkempanjangan di Intan Jaya.

“Mahasiswa seharusnya memberikan pandangan positif dan konstruktif kepada masyarakat kita yang belum mengerti, jangan bilang sayangi daerah, masyarakat dan alam Intan Jaya kalau mahasiswa sendiri jadi provokator dan aktor perusak pembangunan dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Intan Jaya”, ungkap Yoakim.

Lebih lanjut Yoakim memaparkan bahwa bantuan studi seperti yang dituntut oleh mahasiswa pada demo tadi baru akan dianggarkan di tahun anggaran 2019 dengan syarat dan ketentuan penerimaan beasiswa yang akan diperketat.

Syarat tersebut antara lain memperhatikan tipe pendidikan yang ditempuh seperti penerbangan, Akmil, Akpol, Kedokteran, IPDN, dan lainnya sesuai ketentuan yang akan diberlakukan. Selain itu nilai hasil studi mahasiswa yang bagus untuk mahasiswa umum juga menjadi pertimbangan dalam pemberian beasiswa pendidikan, sehingga tidak semua mahasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan atau beasiswa.

Yoakim juga menuturkan jika mahasiswa ingin beraudiensi dengan pemerintah kabupaten Intan Jaya, mereka harus menunggu sampai peringatan HUT RI nanti selesai setelah itu baru bisa audiensi dan mereka bisa sampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Dan audiensi tersebut akan diadakan oleh pemerintah kabupaten Intan Jaya, dengan mengundang para mahasiswa, atau kalau mahasiswa mau adakan lalu mengundang pemerintah itu bisa diatur yang jelas nanti dilaksanakan setelah kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI selesai.

[Nabire.Net]