Ini Pernyataan Sikap FKMI Kota Studi Nabire yang Menolak Eksploitasi Blok Wabu Intan Jaya

Nabire, Forum Komunikasi Mahasiswa/i Kabupaten Intan Jaya (FKMI) kota studi Nabire, menyatakan dengan tegas menolak pengelolaan pertambangan emas di Blok Wabu.

Hal itu disampaikan FKMI kota studi Nabire, dalam siaran persnya kepada Nabire.Net, Minggu (16/04/2023).

“Hari ini, Minggu tanggal 16 April 2023, kami mahasiswa.i FKMI kota studi Nabire menegaskan, terjadinya konflik kontak senjata di kabupaten Intan Jaya antara TNI-Polri dengan TPNPB dari tahun 2019 sampai sekarang, masih terus terjadi pembunuhan, penembakan dan pengungsian dan masyarakat sipil banyak menjadi korban, namun tidak pernah ada perubahandari tahun ke tahun”, kata mahasiswa FKMI.

Dikatakan, sampai hari Selasa 11 April 2023, masih terjadi operasi militer di kampung Munimai, Matalipa, Degea, Dibuga dan Pamogo. Ada beberapa korban dari warga sipil, demikian juga rumah dan ternak menjadi korban.

FKMI kota studi Nabire menegaskan ada apa dibalik semua hal ini? Seluruh masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga gereja dan seluruh akar rumput, semua sudah tahu bahwa akar dari semua ini karena rencana negara dalam mengeksploitasi emas di Blok Wabu Intan Jaya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, FKMI kota studi Nabire bersama masyarakat Intan Jaya dengan tegas menolak eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya, karena Intan Jaya bukan tanah kosong, tetapi ada penghuni dan milik hak ulayat masyarakat sipil.

FKMI kota studi Nabire juga meminta Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih Papua agar segera menarik kembali militer organik dan non organik di tanah Papua, lebih khususnya di Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Maybrat dan Puncak.

FKMI kota studi Nabire meminta agar pemerintah pusat jangan memanfaatkan PJ. Gubernur Papua Tengah dan PJ. Bupati Intan Jaya untuk mengijinkan usaha tambang Blok Wabu, karena Blok Wabu adalah milik rakyat bukan milik Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya.

FKMI kota studi Nabire juga meminta aktor-aktor utama yang berurusan dengan pusat terkait eksploitasi Blok Wabu, akan bertanggung jawab terhadap korban jiwa dari warga sipil dari 2019 hingga sekarang, karena akar persoalan adalah Blok Wabu.

FKMI kota studi Nabire meminta kepada Ibu PJ. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dan PJ.Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, agar tidak memberikan ijin kepada negara dalam mengelola Blok Wabu lebih khususnya di Papua Tengah dan Intan Jaya.

Jika permintaan dari FKMI kota studi Nabire ini tidak ditanggapi dengan serius, maka seluruh mahasiswa asal kabupaten Intan Jaya di 17 kota studi di seluruh Indonesia akan melakukan aksi brutal di Nabire.

[Nabire.Net]