Ini Penjelasan Lengkap Kepala Dinas Pertanian Nabire Terkait 5 Tuntutan di Baliho

Nabire, Sebuah baliho besar dengan sejumlah tuntutan, terpampang di Kantor Dinas Pertanian kabupaten Nabire, Senin pagi (20/12).

Ada lima poin tuntutan yang tertulis dalam baliho tersebut, dan di akhir baliho tertulis permintaan agar Bupati menggantikan Kepala Dinas Pertanian Nabire dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Nabire.

(Baca Juga : Staf Dinas Pertanian Nabire Minta Bupati Ganti Kepala Dinas dan Kabid PSP)

Berkaitan dengan hal tersebut, Senin sore (20/12), Kepala Dinas Pertanian Nabire, Syarifudin, SP, memberikan penjelasan lengkap poin per poin terkait lima tuntutan yang tertulis di baliho yang terpampang di Kantor Dinas Pertanian Nabire.

Hasil PAD Penyewaan Alsintan yang Dikelola oleh Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Mengenai Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dijelaskan Syarifudin, pihaknya punya Alsintan untuk panen padi dan lain lain, dan harganya luar biasa mahal, dan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun ada beberapa Alsintan yang mengalami kerusakan. Seperti transmisinya yang harganya mahal mencapai puluhan juta.

Dijelaskan, pihaknya sudah membuat tata kelola dengan membentuk brigade (petani pengelola) di bawah. Jadi Alsintan yang dipakai oleh petani, maka petani pengelola punya kewajiban terhadap Dinas sebagai sumber PAD.

“Ketika alat-alat ini rusak tahun kemarin, ada yang terbenam dalam lumpur sampai tariknya susah. Tetapi petani-petani kami di Nabire Barat banyak yang mengerti tentang mesin jadi mereka membantu kita,” kata Syarifudin.

Maka dibuatlah komitmen antara Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dengan Petani Pengelola untuk perbaikan Alsintan. Misalnya dari hasil panen 1 hektar, ada ketetapan harganya, ketetapan harga itu sudah termasuk bahan bakar hingga gaji operator dan lain-lain.

“Karena kita tidak punya anggaran maka disepakatilah dengan petani pengelola (brigade) bahwa nanti ditutupi dengan hasil panen yang dikumpul dan ongkos perbaikan bisa berasal dari situ hingga semua normal kemudian mereka akan setor kembali ke PAD,” urai Kepala Dinas Pertanian Nabire, kepada Nabire.Net melalui sambungan telepon.

Selain itu, Syarifudin juga menegaskan bahwa ada beberapa Alsintan yang lama tidak pernah disetor.

“Yang terakhir kami gunakan untuk perbaikan karena kami angkat Alsintan yang sudah terbenam sampai sampai 6 bulan itu waktu cetak sawah baru itu otomatis rusak, kami angkat dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore baru bisa tercabut pakai excavator, kalau 500 juta harga Alsintannya yang Combine, kalau diperbaiki kira kira berapa duit itu, jadi kami dan brigade ini saling memprmudah dan menguntungkan, biaya dari hasil panen untuk memperbaiki itu, sampai normal semua dan sudah terbayar baru kembali ke awal lagi,” beber Syarifudin.

Lanjut Syarifudin, hal ini juga sudah ia laporkan ke Pak Wakil Bupati, dan Pak Wakil Bupati menyuruh pihaknya untuk mendata kira-kira seperti apa kebutuhan Alsintan.

“Tapi saya kan punya pemikiran nanti di awal tahun kami perlu duduk untuk bicara ini. Ketika pemerintah memberi bantuan seperti itu, berarti mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati,” tuturnya.

THR Dari Kepala Dinas

Menanggapi persoalan THR, Syarifudin menjelaskan, tuntutan itu tidak bisa dibilang THR, karena THR itu sudah ditetapkan pemerintah di gaji ke-14.

“THR itu sudah ditetapkan di gaji ke-14. Mereka minta THR jadi saya tidak bisa jawab itu. Kalau bingkisan Natal, ada yang bisa kami sisihkan bahkan setiap tahun kami sisihkan. Ini hanya ada yang menunggangi saja di masa transisi seperti ini,” kata Kepala Dinas Pertanian Nabire.

Syarifudin menjelaskan, itu hanya perbuatan oknum saja, bukan semua staf. Itu hanya gara-gara THR saja. Tetapi Syarifudin mengatakan pihaknya akan tetap memberikan bingkisan natal satu karton walaupun sedikit tapi semua bisa mendapatkannya, dan hal itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, cuma kan Natalnya masih minggu depan. Tapi karena begini jadi tadi bingkisan natalnya sudah datang.

Penggunaan Gedung Kantor Oleh Bawaslu Nabire

Menanggapi tuntutan di baliho yang mengeluhkan penggunaan gedung kantor oleh Bawaslu Nabire, Syarifudin menjelaskan, bahwa pihaknya punya bawahan dan atasan.

“Awalnya mereka curhat ke Pak Bupati yang lama bahwa mereka tidak aman di kantor yang lama, karena takut kalau ada keributan mau lari kemana,” ujar Syarifudin.

“Tadi saya sudah konfirmasi juga ke Ketua Bawaslu Nabire, Ibu Adriana Sahempa. Menurut penjelasan beliau, hal itu sudah dilaporkan ke Sekda, dan gedung kantor tersebut akan dipakai hingga tahun 2023,” lanjutnya.

Dijelaskan, semua itu diatur dan pihaknya tidak pernah menyewakan gedung tersebut, karena Bawaslu juga merupakan bagian dari pemerintah.

Kebijakan Program dan Anggaran Hanya Fokus Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Menanggapi poin keempat, Syarifudin mengatakan, poin itu salah besar.

“Kemarin kami punya otsus hanya 700, bukan turun di PSP tapi di tanaman pangan. Aplikasi mengharuskan begitu ya kita input berdasarkan SIPD. Kalau aplikasi menunya diatur, kalau tidak ada bidang horti dan tanaman pangan, tidak mungkin kita paksakan taruh di horti dan tanaman pangan,” kata Syarifudin.

Namun dijelaskan Syarifudin, Kepala Bidang PSP yaitu Bapak Nofri, sangat proaktif dan selalu membangun komunikasi ke Kementerian Pertanian sehingga Bidang PSP bisa mendapatkan pekerjaan padat karya yang masuk langsung ke rekening kelompok tani. Lalu dikomunikasikan ke tingkat Provinsi untuk dana tugas pembantuan.

“Jadi kita seperti itu. Kalau penyuluh bilang tidak jalan, mereka 31 orang baru pulang bimtek dari Makassar. mereka juga ada sekolah walaupun dengan anggaran yang terbatas. Jadi kabid PSP ini bisa bangun komunikasi ke kementerian juga sehingga dana-dana kecil dari Kementerian juga bisa kami dapatkan. Hanya memang horti agak susah, di provinsi dan pusat kegiatannya terbatas, sehingga di Kmenterian itu minta kegiatan menyangkut Alsintan yang menangani horti. Mereka juga minta supaya horti yang jadi panitianya,” urainya.

“Di Kementerian itu begitu karena terbatas. Semua ada jamannya. Dulu penyuluh jaya luar biasa, horti luar biasa, terus sekarang padi jagung kedele di tanaman pangan yang luar biasa dengan PSP. Staf saya belum mengerti, mereka kira masih seperti dulu-dulu bisa menganggarkan sesuai pemikiran kita, padahal tidak ada, ada UU yang membatasi kita supaya kita tidak semena mena di dalam menganggarkan kegiatan,” tegas Syarifudin.

Pembangunan Pertanian yang Bersumber dari APBN dan APBD Tidak Jelas Sejak 2018

Terkait poin kelima ini, Kepala Dinas Pertanian Nabire, Syarifudin, SP, menegaskan, pihaknya punya laporan jelas, mulai dari cetak sawah, padi jagung kedelai, semuanya jelas, dan dilaporkan langsung ke provinsi dan pusat untuk APBN.

Terkait Oknum yang Menempelkan Baliho

Sementara itu mengenai siapa oknum Staf Dinas Pertanian Kabupaten Nabire yang menempelkan baliho tersebut, Kepala Dinas Pertanian Nabire, Syarifudin, SP, menjelaskan Stafnya juga kaget saat masuk Kantor pagi hari.

“Mereka tidak tahu siapa yang menempelkan baliho tersebut. Sementara yang menempelkan baliho tidak kelihatan di kantor. Itu hanya segelintir oknum saja dan tidak mewakili mayoritas Staf Dinas” kata Syarifudin.

Syarifudin menegaskan, pihaknya akan mengadakan staf meeting Selasa esok (21/12).

“Kalau saya salah, maka dengan jiwa besar saya legowo dan siap mundur. Tetapi kalau tidak, maka nama baik saya harus dijaga. Hal ini juga sudah saya laporkan ke Pak Sekda. Kalau oknumnya tidak puas, bisa langsung ke Pak Sekda,” pungkas Kepala Dinas Pertanian Nabire, Syarifudin, SP.

[Nabire.Net]