Ini Pandangan Fraksi DPRD Nabire Terkait Laporan Penggunaan APBD Nabire 2020

Nabire, Bertempat di Ruang Sidang DPRD Nabire, Jumat (16/07), telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Nabire dengan agenda pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Nabire tahun anggaran 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Nabire, Akulian Douw, diikuti 40 orang, diantaranya 16 dari 25 anggota DPRD, Pj.Bupati Nabire, dr. Anton Mote, Plh.Kepala BPKAD Nabire, Julius Edoway, dan para Asisten Setda Nabire serta pimpinan OPD.

Rapat diawali penyampaian jabaran pelaksanaan penggunaan APBD Nabire tahun anggaran 2020. Dikatakan Anton Mote, realisasi APBD tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai program kegiatan dengan melakukan skala prioritas kebutuhan daerah, dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Usai penyampaian jabaran pelaksanaan penggunaan APBD Nabire tahun anggaran 2020, Sidang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Pemandangan Umum Masing-masing Fraksi Terhadap Pembahasan Raperda Kabupaten Nabire Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA. 2020.

Berikut tanggapan sejumlah Fraksi dalam persidangan ini :

1) Fraksi Koalisi Nusantara Bersatu

a) Fraksi koalisi nusantara bersatu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dengan predikat WTP ( wajar tanpa pengecualian ) kepada Kabupaten Nabire.
b) Fraksi koalisi nusantara bersatu mempertanyakan LKPJ TA. 2020 tentang penggunaan dana Covid 19 di tahun 2020, mohon penjelasan
c) Fraksi koalisi nusantara bersatu, mempertanyakan terkait pembelian obat-obatan baik didinas kesehatan maupun dirumah sakit umum daerah, sudah terealisasi dengan pagu dana sebesar rp. 1.282.170.380, pada dinas kesehatan dan APBD pagu dana sebesar rp. 3.999.970.952, sudah realisasi pada LKPJ TA. 2020, sedangkan kenyataan dirumah sakit umum tidak ada obat-obatan yang tersedia di apotek rumah sakit,pasien selalu beli obat-obatan di apotek, mohon penjelasan?
d) Fraksi koalisi nusantara bersatu meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan biaya pendidikan bagi anak-anak asli papua, yang sudah terbengkalai selama kurang lebih 1,5 tahun ( satu setengah ) tahun.

2) Fraksi Golkar

– Melalui pemandangan umum fraksi partai golongan karya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada saudara bupati dan jajarannya atas kerja sama yang terjalin selama ini dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Nabire. besar harapan kami melalui penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten nabire tahun anggaran 2020 dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kabupaten nabire kedepan

3) Fraksi PKB

Fraksi PKB menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pemandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa dprd kabupaten nabire terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten nabire tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nabire tahun anggaran 2020.
selanjutnya ucapan terima kasih yang sama pula kami sampaikan kepada sdr. penjabat bupati nabire yang telah menyiapkan serta menyampaikan nota pengantar materi persidangan yang sedang kita laksanakan sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan. disamping itu juga kami menyampikan terima kasih kepada para pejabat instansi vertikal yang telah membantu pemerintah kabupaten nabire dalam tugas tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat , serta para pejabat aparat keamanan beserta jajarannya yang bersama – sama dengan pemerintah kabupaten nabire dan seluruh masyarakat kabupaten nabire yang telah memelihara dan menjaga situasi keamanan yang kondusif di daerah ini sehingga rapat paripurna kabupaten nabire ini dapat terselenggara dengan aman.

4) Fraksi PDIP, Perindo, PSI

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perindo dan PSI menyampaikan beberapa usulan sebagai berikut :
a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perindo dan PSI mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada bupati / wakil bupati , sekda, beserta jajaran eksekutif seluruhnya yang telah bekerja dengan baik sehingga selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian (wtp) dan penghargaan lainnya.
b) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perindo dan PSI setelah membaca raperda Kabupaten Nabire tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2020, secara umum penyerapan anggaran pada setiap SKPD terealisasi 100%
c) Fraksi PDI-Perjuangan, Perindo, PSI meminta kepada pemerintah daerah khususnya pendidikan agar tenaga pengajar untuk guru-guru di daerah pinggiran dan terpencil agar diperhatikan nasibnya terutama perumahannya, karena umumnya tenaga guru di daerah terpencil tidak betah tinggal karena tidak di tunjang dengan fasilitas tempat tinggal di masyarakat.

d) Melihat LKPJ Bupati tahun 2019 pelayanan kesehatan di daerah terpencil tidak maksimal karena pemerataan tenaga kesehatan terkesan ada penumpukan di kota. hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan di RSUD mendapatkan insentif dan justru di daerah terpencil tidak ada insentifnya padahal tingkat kemahalan bama disana berlipat ganda, jadi saran kami dari fraksi supaya mereka juga diberikan insentif sesuai tingkat kemahalan dan apabila pelayanan dipuskesmas baik akan mengurangi penumpukan pasien di RSUD.
e) Disarankan agar jalan –jalan dalam kota yang sebagian besar sudah mengalami kerusakan supaya dana pemeliharaannya tetap dianggarkan setiap tahun.
f) Bantuan perumahan bagi rakyat miskin supaya disebar secara merata bagi setiap distrik supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga masyarakat.
g) Pada dinas sosial ternyata tidak punya data valid tentang keluarga pra sejahtera sehingga ada beberapa sumber dana / bantuan dari pusat tidak terserap dan juga berpengaruh pada klem dana bpjs kesehatan dan sektor lain .
h) Mohon penjelasan realisasi rincian penggunaan dana lebih sebesar Rp. 70.670.000,- dan dana bansos sebesar Rp. 32.475,000.000,- serta belanja tak terduga sebesar Rp.44.651.483.900,-.
i) Disarankan agar pengelolaan sumber alam yang berasal dari daerah ini supaya diolah secara utuh di Nabire supaya dapat menyerap tenaga kerja dan bisa meningkatkan pendapatan rakyat.

j) Mohon kalau ada formasi penerimaan asn kedepan agar memprioritaskan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan betul-betul diterima sesuai dengan profesi yang dibutuhkan oleh daerah seperti tenaga guru untuk jurusan yang sangat dibutuhkan dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan rill dilapangan, serta profesi lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
k) Belanja pegawai di Kabupaten Nabire cukup memakan biaya yang terbesar sehingga perlu pertimbangan yang matang pada formasi penerimaan pegawai ke depan bahkan boleh dikatakan kabupaten nabire sudah berlebihan pegawainya sehingga terkesan asn banyak pengangguran jadi perlu mendapat perhatian bersama apakah memungkinkan untuk pemekaran daerah otonomi baru.
l) Khususnya untuk pengelolaan sampah di kota nabire supaya diperbaiki / ditingkatkan agar tidak terkesan bahwa nabire jadi kota sampah .

m) Potensi wisata kabupaten nabire yang cukup menarik animo baik masyarakat setempat maupun wisata luar, namun kontribusi untuk daerah berupa pad belum nampak / tidak maksimal.

5) Fraksi Nabire Bersatu

Serta setelah mendengar resume yang dibacakan saudara bupati maka ada beberapa hal yang fraksi nabire bersatu dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nabire meminta :

a) Kabupaten Nabire beraih WTP secara berturut turut namun fraksi Nabire bersatu mengganggap tidak adanya dampak pembangunan di kabupaten nabire, sehinggga pemerintah daerah kedepan memprioritaskan bukti pembangunan ketimbang angka-angka matematik.
b) Fraksi nabire bersatu setelah mempelajari raperda pertanggagungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2020 dan nota perhitungan yang saudara pj. bupati bacakan belum adanya laporan rinci penggunaan dana covid 19 di Kabupaten Nabire, sehingga fraksi Nabire bersatu meminta laporan rinci pertanggungjawaban khusus penggunaan dana covid, mohon untuk dijawab
c) Fraksi Nabire bersatu merasa tidak pernah diberikannya dpa apbd tahun 2020 dan 2021 sehingga dprd tidak maksimal dalam melakukan pengawasan pembangunan dikabuapten nabire, padahal disetiap rapat dan sidang dengan eksekutif selalu kami minta.
d) Fraksi Nabire bersatu dari awal menolak apbd 2021 karena pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat, sehingga fraksi nabire bersatu tidak bertanggung jawab kepada kegagalan pembangunan di kabupaten nabire yang masyarakat rasakan saat ini.
e) kita tau bersama bahwa virus mendunia ini sudah ada di kota kita tercinta, dengan ini mohon untuk kita serius dalam penanganan ini, anggaran untuk kesehatan perlu kita lihat bersama, karena sampai saat ini masyarakat sudah banyak yang terinfeksi. dan perlu juga kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, karena dengan hal ini kita bisa mengantisipasi beredarnya virus corona.
f) Fraksi nabire bersatu melihat dan mempelajari sistem penanganan kesehatan di rsud kabupaten nabire perlu dioptimalisasikan mengingat anggaran dan peraturan perundang-undangan banyak yang diprioritaskan untuk bidang kesehatan, cq rsud nabire diminta untuk lebih optimal dalam menangani pasien covid 19. sesuai pendapat penutup saudara pj. kabupaten nabire akan mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. mohon untuk ditindak lanjuti.
g) Kami fraksi Nabire bersatu mengapresiasi atas kebijakan PJ Bupati dalam hal penanganan sampah yang ada dikota nabire yang kita cintai bersama ini, terutama instrumen gotong royong dikalangan masyarakat yang selama ini mati suri dihidupkan kembali oleh saudara pj. bupati nabire. semoga kedepan kabupaten nabire selalu bersih dan mendapatkan penghargaan kota adipura.
h) Kami fraksi Nabire bersatu menghimbau kepada seluruh masyarakat nabire untuk sama-sama mensukseskan pilkada dan menjaga keamanan.

Rapat Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nabire dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2021 yang memiliki tujuan sebagai kontrol dalam penggunaan anggaran, sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya.

[Nabire.Net]