Nabire.Net

Pemprov Papua mengklaim 90 persen  kampung di Papua tak miliki kantor dan balai kampung. Kepala Biro pemerintahan kampung Sekda Papua, Helly Weror menuturkan dari 4000-an kampung yang saat ini tersebar di 29 kabupaten/kota, rata-rata kepala kampungnya berkantor di rumah kepala kampungnya.

“Kita akui di Provinsi Papua ini ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bentuk dulu pemerintahannya kemudian lengkapi persyaratannya. Dalam rangka itu kita berkewajiban tanggung jawab ini berada pada kabupaten.

Kabupaten yang harus membangun kantor kampung. Tanggung jawab pemerintah provinsi hanya menyiapkan contoh modelnya saja dan merencanakan bahwa untuk di setiap distrik kita akan merencanakan untuk model balai kampung kepada mereka,” jelasnya.

Sementara hingga saat ini, pemprov setempat masih memberlakukan moratorium pemekaran kampung hingga pemilihan legislatif dan pilpres.