INFO NABIRE
Home » Blog » Hari Pohon Sedunia 2026, Green Papua Kolektif Nabire Soroti Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat

Hari Pohon Sedunia 2026, Green Papua Kolektif Nabire Soroti Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat

(Hari Pohon Sedunia 2026, Green Papua Kolektif Nabire Soroti Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat)
(Hari Pohon Sedunia 2026, Green Papua Kolektif Nabire Soroti Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat)

Nabire, Persoalan kerusakan hutan, ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat, hingga aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi perhatian Green Papua Kolektif Kota Nabire dalam peringatan Hari Pohon Sedunia 2026.

Kelompok tersebut menggelar mimbar bebas di kawasan Karang Pasa, Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/11/2026). Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Papua Darurat Ekosida, Militer dan HAM”, mereka sekaligus membacakan 13 poin pernyataan sikap mengenai lingkungan, hutan, masyarakat adat, serta sejumlah persoalan sosial dan politik di Tanah Papua.

Koordinator Lapangan Green Papua Kolektif Kota Nabire, Amsal You, mengatakan momentum Hari Pohon Sedunia harus menjadi kesempatan untuk kembali mengingat fungsi hutan bagi kehidupan manusia dan ekosistem.

Menurut dia, keberadaan hutan tidak hanya berkaitan dengan pepohonan, tetapi juga dengan sumber kehidupan masyarakat adat serta keberlangsungan berbagai spesies yang hidup di dalamnya.

“Peringatan Hari Pohon Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga hutan dan pohon sebagai penopang keseimbangan ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat,” demikian pokok pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

13 poin menjadi sorotan

Green Papua Kolektif menyatakan kekhawatiran terhadap berbagai bentuk perubahan pemanfaatan kawasan hutan di Papua. Mereka menyoroti pembalakan, pertambangan, perkebunan kelapa sawit hingga proyek pembangunan berskala besar yang menurut mereka berpotensi memengaruhi kawasan hutan dan ruang hidup masyarakat adat.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menyinggung sejumlah proyek dan perusahaan yang menurut kelompok tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

Salah satu tuntutan diarahkan pada aktivitas perusahaan kayu di Tanah Papua. Green Papua Kolektif meminta aktivitas yang mereka nilai berdampak terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat adat dihentikan.

Mereka juga menyatakan penolakan terhadap kehadiran PT Aneka Tambang (Antam) di wilayah tanah masyarakat adat Musairo, Nabire. Kekhawatiran yang disampaikan berkaitan dengan kemungkinan dampak terhadap sungai, laut, kawasan wisata hiu paus, dan mata pencaharian masyarakat.

Isu lain yang diangkat adalah rencana dan aktivitas pembangunan di sejumlah wilayah Papua. Green Papua Kolektif menyatakan penolakan terhadap PSN sektor pangan dan energi di Merauke yang menurut mereka berpotensi membuka hutan dalam skala luas.

Mereka juga mendesak pencabutan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Papua Tengah serta meminta penghentian eksploitasi terhadap jenis-jenis pohon khas Papua.

Soroti hutan dan keanekaragaman hayati

Green Papua Kolektif menyebut Papua memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dipertahankan. Mereka mencontohkan sejumlah jenis pohon seperti gaharu, masoi, damar, kayu besi, matoa, sowang, dan buah merah.

Menurut kelompok tersebut, kerusakan hutan memiliki konsekuensi yang lebih panjang dibandingkan masa berlangsungnya aktivitas pembangunan atau eksploitasi. Sejumlah jenis pohon membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk kembali tumbuh sehingga pemulihan ekosistem dinilai tidak dapat dilakukan secara cepat.

Selain persoalan deforestasi, Green Papua Kolektif meminta pemerintah daerah di Papua Tengah memperkuat upaya penanaman kembali kawasan hutan yang terdampak fenomena El Nino serta kebakaran hutan dan lahan.

Mereka juga menyerukan pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu di Papua Tengah, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik dan kawasan permukiman.

Tuntutan meluas ke sektor energi dan pembangunan

Pernyataan sikap yang dibacakan dalam aksi tersebut tidak hanya membahas kehutanan. Green Papua Kolektif juga menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit nuklir di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Mimika dan Merauke.

Kelompok itu turut meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan atas kerusakan lingkungan serta kawasan hutan rawa di Merauke yang menurut mereka dapat mengancam habitat satwa endemik Papua.

Mereka juga meminta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencabut izin usaha pengelolaan kayu yang mereka duga berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor ilegal di Nabire.

Dalam poin lainnya, Green Papua Kolektif menyatakan penolakan terhadap sejumlah aktivitas investasi pertambangan dan migas serta menyebut perusahaan seperti PT Freeport Indonesia dan BP LNG Tangguh dalam tuntutan mereka.

Isu masyarakat adat dan HAM turut diangkat

Persoalan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam aksi tersebut. Green Papua Kolektif menyatakan perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung pada tanah, hutan, sungai dan wilayah pesisir.

Mereka juga menyampaikan sikap terkait pembangunan bandara antariksa di Biak, Papua, yang mereka nilai berada di atas tanah masyarakat adat Byak.

Di bidang keamanan, mereka mendesak penghentian pendropan dan operasi militer serta penarikan aparat militer organik maupun nonorganik dari Tuguwai, Paniai dan wilayah Papua lainnya.

Pada poin terakhir, kelompok tersebut meminta ruang demokrasi diperluas serta menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat sebagai solusi yang mereka sebut demokratis.

Menyerukan perhatian publik

Green Papua Kolektif menilai persoalan hutan dan lingkungan di Papua perlu mendapat perhatian lebih luas karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi generasi berikutnya.

Melalui aksi di Nabire tersebut, mereka menyerukan solidaritas masyarakat Papua, masyarakat Indonesia dan komunitas internasional terhadap isu lingkungan serta perlindungan masyarakat adat.

Peringatan Hari Pohon Sedunia 2026 itu kemudian ditutup dengan seruan “Selamatkan Tanah Air dan Bebaskan Rakyat.”

Aksi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Green Papua Kolektif Kota Nabire untuk menyampaikan sikap mereka mengenai arah pengelolaan sumber daya alam, pembangunan, lingkungan hidup dan hak masyarakat adat di Tanah Papua.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.