Nabire.Net

Hingga saat ini, hak para guru SMA/SMK di kabupaten Nabire yakni Uang Lauk Pauk (ULP) sudah hampir setahun urung dibayar. Hal itu membuat para guru SMA/SMK di Nabire kecewa.

Keterlambatan pembayaran ULP tersebut terjadi sejak adanya pengalihan Dinas Pendidikan dari Kabupaten ke Provinsi Papua, awal 2018 lalu. Akibatnya, urusan administrasi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Imbas belum dibayarkannya ULP tersebut membuat banyak guru SMA/SMK di Nabire meradang, pasalnya ULP tersebut sangat penting juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Salah seorang guru SMA Negeri 2 Nabire yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, buntut belum dibayarkannya ULP membuat sejumlah guru yang tidak memiliki usaha sendiri dan hanya mengandalkan gaji pokoknya cukup kewalahan.

Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten bisa menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu, Asosiasi Bupati se pegunungan Papua meminta pengelolaan SMK/SMA dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan dan pengawasan oleh pemda lebih efektif.

Ketua Asosiasi Bupati se-pegunungan Papua yang juga Bupati kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom menuturkan, setelah kebijakan pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, hal tersebut menimbulkan banyak masalah,.

Salah satu contoh seperti yang terjadi di Timika. Ratusan guru mogok kerja, karena belum dibayarkan uang lauk pauk dan tunjangan perbaikan penghasilan oleh provinsi Papua.

Befa Yigibalom berharap agar Gubernur Papua bisa menampung aspirasi para bupati untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Dia menyakini, ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemerintah kabupaten/kota tentu koordinasi dengan pihak sekolah akan lebih efektif, apalagi dengan kondisi wilayah Papua yang sulit transportasi dari provinsi ke Kabupaten.

[Nabire.Net]