Gubernur Meki Nawipa: Pendampingan Hukum Penting agar Pembangunan Tepat Sasaran

Nabire, 18 Mei 2026 – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya pendampingan hukum dalam mengawal program pembangunan di Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (18/5/2026).

Menurut Nawipa, Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar, mulai dari pelayanan dasar, konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, Papua Tengah memiliki potensi besar melalui sumber daya alam, sumber daya manusia, dan semangat masyarakat untuk maju dan berkembang.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini fokus menjalankan visi RPJMD 2025–2029 melalui berbagai program prioritas seperti pendidikan gratis, pembangunan sekolah berasrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program tanam pangan lokal dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) guna memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua menjadi sangat penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Nawipa.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

[Nabire.Net/Musa Boma]