GMNI Nabire Desak Pemda Benahi Penyaluran Beasiswa dan Demokrasi Kampus

Nabire, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Studi Cabang Nabire mendesak Pemerintah Kabupaten Nabire membenahi tata kelola penyaluran beasiswa sekaligus memperkuat demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Desakan tersebut tertuang dalam dokumen pernyataan sikap dan rekomendasi kebijakan yang menyoroti persoalan bantuan pendidikan serta terbatasnya keterlibatan organisasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan kampus.

GMNI menilai, persoalan penyaluran beasiswa dan lemahnya ruang partisipasi mahasiswa perlu ditangani melalui mekanisme dialog yang melibatkan pemerintah daerah, pihak perguruan tinggi, dan lembaga kemahasiswaan.

Dalam kajiannya, GMNI Cabang Nabire mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait pencairan bantuan pendidikan, termasuk Bantuan Akhir Studi Pemerintah Kabupaten Nabire, Program Siswa Unggul Papua atau Otonomi Khusus (Otsus), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Menurut analisis organisasi tersebut, penyaluran bantuan pendidikan menghadapi persoalan berupa penundaan, stagnasi, dan ketidakkonsistenan pencairan. Restrukturisasi anggaran setelah pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah serta proses verifikasi faktual di tingkat distrik disebut sebagai sejumlah faktor yang perlu dievaluasi.

Meski demikian, temuan tersebut merupakan hasil kajian dan investigasi yang disampaikan GMNI. Penyebab keterlambatan pencairan serta status penyaluran setiap program masih memerlukan verifikasi dari instansi pemerintah dan pengelola beasiswa terkait.

GMNI Usulkan Forum Tripartit

Selain masalah beasiswa, GMNI menyoroti dominasi birokrasi kampus dalam penetapan kebijakan internal yang dinilai berpotensi mengurangi peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Organisasi mahasiswa tersebut mendorong pemerintah daerah memfasilitasi forum tripartit yang mempertemukan pemerintah kabupaten, otoritas perguruan tinggi, dan perwakilan lembaga kemahasiswaan.

Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, sekaligus menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hak mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan akademik.

GMNI juga merekomendasikan penyusunan regulasi atau pakta integritas bersama yang memperjelas batas kewenangan pihak kampus serta menjamin keterlibatan organisasi mahasiswa dalam tata kelola perguruan tinggi.

Dorong Transparansi dan Pengawasan Beasiswa

Dalam rekomendasinya, GMNI meminta distribusi beasiswa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut juga mengusulkan keterlibatan BEM dalam pengawasan berbasis data untuk memperkuat objektivitas proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.

Bagi mahasiswa, kepastian pencairan beasiswa menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan menyelesaikan studi. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta jadwal pencairan dinilai perlu diperkuat.

GMNI Cabang Nabire mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui audiensi dan perumusan kebijakan bersama. Hingga terdapat tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak perguruan tinggi, pelaksanaan usulan tersebut masih memerlukan tindak lanjut dan pembahasan lebih lanjut.

[Nabire.Net]