Gandeng KPK, Pemprov Papua Gelar Monev Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Untuk 5 Pemkab Di Wilayah Meepago
(Foto.Andi.Riri/Wartaplus)
Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Kantor Gubernur Papua, senin (22/10).
Kegiatan yang akan berlangsung hingga 23 Oktober tersebut diikuti oleh kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya. Dari Nabire sendiri dihadiri Bupati Isaias Douw, Sekda Nabire, para Asisten Setda, serta Kepala BPKAD Nabire, Slamet SE M.Si yang sempat mengundurkan diri namun kembali menjabat.
Kegiatan Monev ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dapat mencegah aparatur pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan adanya pendampingan dari KPK, diharapkan semua kabupaten dan kota beserta ASN didalamnya bisa bekerja maksimal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatannya. Terutama agar tak tersandung kasus hukum (KKN).
Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengevaluasi kesepakatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dimana monev itu, diyakini bakal membantu pemerintah kabupaten, daam memaksimalkan tata kelola di bidang perijinan.
[Nabire.Net/WP]



Yulianus Tagi
Dari awal reformasi daerah Otonomi baru (DOM) Sampa momen ini seluruh mahasiswa asalKabupate Nabire yang menempu Pendidikan di setiap kota studi baik itu di dalam Negeri maupun di luar Indonesia belum pernah sponsor dari Pemda sebab itu harus di fungsikan.