Gaji 3 Bulan Belum Dibayar, Tenaga Honor RSUD Nabire Gelar Aksi Demo

Nabire – Tenaga honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Nabire, hari ini menggelar aksi damai, menuntut pembayaran gaji mereka selama 3 bulan yang belum dibayarkan.

Aksi tersebut berlangsung di halaman RSUD Nabire, senin pagi (11/05). Dalam aksi tersebut, honorer meminta agar hak mereka segera dibayarkan, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini, tentu mereka sangat membutuhkan hal tersebut.

Para tenaga honorer ditemui oleh Direktur RSUD Nabire, dr.Andreas Pekey, Sp.PD dan juga Wakil Direktur, Steven Mareku, S.Kep, Ns.

Andreas Pekey mengatakan bahwa manajemen RSUD Nabire sudah memperjuangkan hal itu ke pemerintah daerah selama 2 minggu lebih, dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pemda Nabire, mengingat SK Honorer tersebut adalah SK Bupati Nabire.

Usai menggelar aksi di depan RSUD, para tenaga honorer melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Nabire, dan ditemui Sekda Nabire, Daniel Maipon, SSTP.

Tenaga honorer tersebut bahkan mengancam akan mogok kerja jika honor mereka tidak kunjung dibayarkan pemerintah.

Sementara itu, saat dimintai keterangannya oleh Nabire.Net, Andreas Pekey mengatakan bahwa dalam waktu 1-2 hari kedepan, honor dari para tenaga honorer tersebut akan dibayarkan.

Sebagai informasi, ada 239 honorer dari Pemda di RSUD Nabire. Menurut Direktur RSUD Nabire, Andreas Pekey, persoalan belum dibayarkannya gaji para honorer karena masih menunggu alokasi anggaran dari Keuangan Daerah, karena sudah ada instruksi dari Bupati Nabire untuk dibayarkan.

(Baca Juga : Honorer Tagih Gaji 3 Bulan , Ini Penjelasan Direktur RSUD Nabire)

Hal senada disampaikan Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE, M.Si, kepada Nabire.Net, minggu (10/05).

Menurut Slamet, ada 3 faktor penyebab hal tersebut, yaitu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, belum atau tidak menganggarkan belanja pegawai honorenya.

(Baca Juga : Ini Penjelasan Kepala BPKAD Nabire Terkait Gaji Honorer RSUD & Tenaga Kebersihan)

Selain itu faktor lainnya yakni ketersediaan anggaran di masing-masing OPD serta belum adanya SK Bupati Nabire.

[Nabire.Net]