Forum Demokrasi Papua Minta KPK Tangkap 4 Kepala Daerah Di Papua Termasuk Bupati Nabire

Forum Pembela Demokrasi Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (02/12). Mereka meminta KPK menangkap empat kepala daerah di Provinsi Papua, salah satunya Bupati Nabire Isaias Douw.

Keempat nama tersebut yaitu adalah Wali Kota Jayapura Benur Tommy Manu, Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom, Bupati Tolikara Usman Wanimbo Genongga, dan Bupati Nabire Isaiyas Douw.

“Kami mendesak kepada KPK segera serius memproses hukum terhadap para pejabat yang telah terlibat kasus tipikor,” kata Jan Matuan di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Jan menilai Papua menjadi surga kepala daerah yang gemar korupsi. Kondisi ini diperparah penegakkan hukum di provinsi itu, menurut Jan, sangat lemah dan rapuh.

Mereka menuding kepala daerah kerap menjadikan kekuasaan sebagai senjata untuk mengancam kelompok dan aktivis antikorupsi dan demokrasi.

“Lebih parahnya, penguasa sering intervensi bahkan initimidasi polisi, jaksa dan hakim,” imbuh Matuan.

Berikut rincian dugaan kasus yang dialami empat kepala daerah versi Forum Demokrasi Papua

Bupati Nabire, Isayas Douw, diduga terkait. penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2006/2007, soal pembangunan lapangan terbang di Nabire. Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp 35 Miliyar.

Wali Kota Jayapura, Benur Tommy Manu, diduga tersangkut kasus penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2005/2006 saat menjabat Kepala Dispenda Jayapura. Total kerugian negara hasil audit BPK, sebesar Rp 20 Miliyar.

Bupati Tolikara Usman Wanimbo Genogga, diduga diduga tersangkut kasus penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2007/2008, saat menjabat Kepala Dinas Keuangan, Kabupaten Mambremo Tengah. Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp. 25 M.

Bupati Lanny Jaya, Berfa Jigibalom, diduga terkait penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU). Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp 40 M.

(Metro)