Pemprov Papua Tengah Bantah Informasi CPNS November 2026, Flyer Kuota 30 Ribu Dipastikan Hoaks

Nabire, Masyarakat Provinsi Papua Tengah diminta tidak mempercayai maupun menyebarluaskan flyer yang mengklaim adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) November 2026 dengan kuota lebih dari 30 ribu orang.

Informasi yang beredar di media sosial tersebut mencatut nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan menyebut pemerintahan Gubernur Meki Nawipa telah mengajukan kuota CPNS dalam jumlah besar kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pemerintah menyatakan informasi dalam flyer tersebut tidak benar atau hoaks. Masyarakat diminta berhati-hati karena isu mengenai penerimaan ASN merupakan informasi yang mudah menarik perhatian pencari kerja dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan penipuan.

Warga Diminta Tak Mudah Percaya

Masyarakat Papua Tengah diingatkan untuk tidak menjadikan flyer yang beredar di media sosial sebagai dasar untuk mempercayai adanya pembukaan CPNS.

Informasi mengenai kuota, jadwal pendaftaran, persyaratan, hingga tahapan seleksi CPNS harus dipastikan melalui pengumuman resmi pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pihak yang mengaku dapat membantu proses pendaftaran, pemberkasan, ataupun menjamin kelulusan sebagai ASN.

Cegah Penipuan Berkedok Rekrutmen ASN

Beredarnya informasi palsu terkait CPNS dinilai dapat menimbulkan harapan yang keliru bagi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, informasi semacam itu juga dapat menjadi pintu masuk bagi oknum yang menawarkan jasa atau meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan proses rekrutmen ASN.

Karena itu, masyarakat Papua Tengah diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing ketika menerima informasi mengenai penerimaan CPNS.

Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengikuti kanal komunikasi resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, instansi kepegawaian terkait, Kementerian PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan informasi terbaru.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu terburu-buru mempercayai informasi yang hanya beredar melalui flyer atau unggahan media sosial tanpa disertai pengumuman resmi.

Pemerintah juga meminta masyarakat turut membantu menghentikan penyebaran informasi tersebut dengan tidak meneruskan atau membagikan kembali flyer yang dinyatakan hoaks.

[Nabire.Net]