SMA Meepago dan SMA KPG Resmi Berubah Nomenklatur, Pengelolaan Beralih ke Provinsi

Nabire, Pengelolaan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Nabire mulai mengalami perubahan. Dua sekolah, yakni SMA Meepago dan SMA KPG, kini berada dalam penanganan langsung Pemerintah Provinsi Papua Tengah setelah adanya kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya nomenklatur kedua sekolah. Namun, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi nama sekolah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mulai mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan dan intervensi pendidikan di kedua satuan pendidikan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dra. Dina Pidjer, M.M., mengatakan perubahan itu merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan.

“Kenapa itu berubah nomenklaturnya? Karena ada MoU antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan. Kedua sekolah ini akan diintervensi oleh provinsi, sehingga nomenklaturnya berubah,” kata Dina saat ditemui wartawan di halaman Kantor DPRK Nabire, Jumat (4/9/2026).

Pengelolaan Dapodik Beralih

Menurut Dina, perubahan status tersebut turut berdampak pada aspek administrasi pendidikan. Salah satu yang mengalami peralihan pengelolaan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan demikian, keterlibatan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap SMA Meepago dan SMA KPG tidak berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi mencakup pengelolaan data dan intervensi pendidikan.

Meski demikian, Dina memastikan kebijakan tersebut saat ini belum diberlakukan kepada seluruh SMA yang berada di Kabupaten Nabire.

“Iya, sudah diambil alih oleh provinsi. Tapi hanya dua sekolah itu saja,” tegasnya.

Dilakukan Secara Bertahap

Dina menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan telah mengusulkan agar sejumlah SMA di wilayah tersebut memperoleh intervensi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, pemerintah provinsi menetapkan SMA Meepago dan SMA KPG sebagai dua sekolah yang mendapat penanganan langsung.

Artinya, sekolah menengah atas lainnya di Kabupaten Nabire untuk sementara masih menjalankan pola pengelolaan seperti sebelumnya.

Awal Perubahan Pengelolaan SMA di Nabire

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperluas intervensi terhadap pendidikan menengah di Kabupaten Nabire.

Perubahan nomenklatur sekaligus pengalihan pengelolaan kedua sekolah tersebut menjadi indikasi bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mulai diarahkan pada pola penanganan pendidikan yang lebih terintegrasi.

Ke depan, perkembangan kebijakan tersebut akan menjadi perhatian, terutama terkait kemungkinan adanya intervensi terhadap sekolah-sekolah lain di Nabire.

Untuk saat ini, SMA Meepago dan SMA KPG menjadi dua sekolah yang telah lebih dahulu masuk dalam penanganan langsung Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai tahap awal dari kebijakan intervensi pendidikan menengah di daerah tersebut.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]