DPRK Mimika Terima Aspirasi Massa FRP Soal Otsus dan Freeport

Mimika, 7 April 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRK Mimika pada Selasa (7/4/2026) sore.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan. Salah satu spanduk bertuliskan, “Front Rakyat Papua Timika Tutup PT Freeport Sebagai Dalang Penindasan di Tanah Papua Lawan Investasi, Lawan Militerisasi.”

Pantauan wartawan di lapangan, massa juga menyuarakan tuntutan melalui teriakan, di antaranya meminta penutupan PT Freeport Indonesia, pengembalian Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat, serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dalam orasinya, salah satu orator mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera menarik pasukan militer baik organik maupun non-organik dari wilayah Papua.

Selain itu, demonstran meminta agar PT Freeport Indonesia ditutup karena dinilai menjadi penyebab berbagai persoalan di Papua.

“Ini sebagai bentuk kemuakan kami masyarakat asli Papua,” ujar salah satu orator.

Ia juga menyebut keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah lama beroperasi di Papua dinilai belum berpihak kepada masyarakat setempat.

“Kita ditindas di tanah kita sendiri. Jadi kami minta kepada bapak-ibu dewan, jika ada rapat di pusat tolong sampaikan aspirasi kami ini,” katanya.

Dalam orasi lainnya, massa juga menilai keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Bubarkan saja MRP karena tidak bisa menyuarakan hal ini. Otsus juga kembalikan ke Jakarta karena belum maksimal menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, massa FRP membacakan enam poin pernyataan sikap, yakni:

1. Mengembalikan Otsus sebagai bahan tawaran politik Jakarta sejak tahun 2001 hingga saat ini.

2. Membubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di seluruh Tanah Papua.

3. Menutup PT Freeport Indonesia.

4. Mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dinilai telah dirampas.

5. Menghentikan investasi dan militerisme yang dinilai berdampak negatif di Papua.

6. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi Orang Asli Papua.

Setelah aksi penyampaian aspirasi, massa FRP menyatakan bahwa aspirasi tersebut merupakan bentuk sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah di Papua.

DPRK Mimika Terima Aspirasi Massa

Aspirasi massa diterima langsung Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi sejumlah anggota DPRK lainnya.

Primus menyampaikan bahwa pihak DPRK siap menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai.

“Pada intinya kami siap menerima aspirasi karena kalau kami tidak menerima tentunya kami tidak akan hadir di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Aspirasi ini akan kami kawal supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Harapan saya masyarakat kecil bisa hidup berdampingan dengan orang lain,” katanya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRK Mimika, Mathius Uwe Yanengga, yang mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi berjalan aman dan tertib.

“Terima kasih atas aspirasi ini. Sebagai orang Papua, saya harap tidak boleh ada permusuhan. Kita semua ingin daerah ini aman,” ujarnya.

Mathius juga berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[Nabire.Net/Yosef Doo]