Diskusi Tentang Dampak Politik Pilkada Dogiyai Digelar Di Bandung

Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat (Imasepa Jabar), Leonardus O. Magai, dalam dskusinya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang mana akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2017 mendatang untuk membuat peraturan teknis dan pelaksana yang tegas dan jelas kepada KKPS atau KPPS, TPS atau PPS, dan PPD atas kerjasama Panitia Pengawas Pemilu. Hal tersebut disampaikan Sekjend IMASEPA JABAR saat Diskusi yang bertajuk “Politik sebagai Pembangun Pendidikan dan Kesehatan”,  Selasa, (15/11/2016) di Bandung.

Diskusi yang digelar di Bandung dengan menghadiri para mahasiswa Papua asal Meuwodide tersebut mengangkat tema “Politik sebagai Pembangun Pendidikan dan Kesehatan” menyampaikan bahwa apabila penegasan tegas dan jelas tidak dibuat oleh para Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Dogiyai dalam penyelenggaraan pemilukada pada 2017 tidak memberikan berpeluang tentang “Political System” yang melahirkan “Government Cronis Diseases” dalam pemberian jabatan. “Ujarnya.

Selanjutnya, Leonardus O. Magai yang juga Mahasiswa studi akhir pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ini menilai bahwa selama satu periode setelah Dogiyai dimekarkan para elite politik di Dogiyai kebanyakan menggunakan “Political System” dalam memberikan jabatan sehingga terjadi pelayanan yang kurang baik akibat pemerintahan yang kurang baik. Untuk itu, demi menciptakan pelayanan yang baik tentunya dibuat penegasan yang tegas dalam proses pemilukada oleh KPU dan PANWASLU agar nantinya terbentuk pemerintahan yang baik. “Katanya.

Ia melihat beberapa pengamatan dalam pemberian jabatan selama ini bagi tenaga pendidik dan tenaga medis adalah keterlibatan mereka dalam ikatan politik dengan para kandidat untuk memutasi, me-rolling, dan merotasi untuk menduduki jabatan struktural dalam birokrasi sebagai pejabat eselon I dan II sehingga berdampak pada kemunduran bukan kemajuan pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten Dogiyai maka proses karir politik ini diregulasi melalui penegasan dengan hukuman yang jelas melalui pelarangan tim sukses para kandidat tidak diperbolehkan dari kalangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. “Tandasnya.

Menutup diskusi tentang “Politik sebagai Pembangun Pendidikan dan Kesehatan” ia menyarankan agar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebaiknya tidak melibatkan dalam proses pemilukada di Dogiyai dan apabila dilibatkan maka awal kemunduran pembangunan pendidikan dan kesehatan di daerah karena di Dogiyai saat ini membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan demi mengejar Indeks Pembangunan Manusia Dogiyai dengan daerah lain di Papua.

[Nabire.Net/Pernando Kobak]