Demo Damai di Nabire, Massa Sima Pitowa Desak Penghormatan Hak Ulayat

Nabire, Front Peduli Alam dan Manusia Wilayah Sima Pitowa menggelar aksi demonstrasi damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (10/8/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan wilayah adat yang mereka klaim sebagai bagian dari hak ulayat Sima Pitowa.

Sebelum menuju kantor DPR, peserta aksi berkumpul terlebih dahulu di kawasan Karang Pasar. Dari lokasi tersebut, massa kemudian bergerak sambil menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta pemerintah maupun pihak-pihak terkait memperhatikan aspirasi masyarakat adat.

Dalam orasinya, perwakilan orang tua Sima Pitowa menegaskan bahwa kawasan yang mereka perjuangkan tidak dapat dipandang sebagai wilayah tanpa kepemilikan. Mereka meminta seluruh pihak menghormati hak masyarakat adat serta tidak melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa persetujuan pemegang hak ulayat.

“Sima Pitowa bukan tanah kosong. Jangan masuk tanpa seizin rakyat atau pemilik hak ulayat,” tegas perwakilan orang tua Sima Pitowa saat menyampaikan orasi.

Selain persoalan hak ulayat, massa juga menyoroti keberadaan tanda batas yang disebut dipasang oleh pihak TNI di KM 95 dan KM 102. Mereka mendesak agar papan nama atau tanda batas tersebut dicabut karena dinilai berkaitan dengan wilayah yang sedang mereka persoalkan.

Aspirasi lainnya menyangkut rencana pembangunan kapal di kawasan Kali Bumi dan KM 105. Massa menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut serta mempertanyakan keberadaan perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan wilayah Sima Pitowa.

Mereka juga menyuarakan tuntutan agar unsur militer organik maupun nonorganik ditarik dari wilayah yang menjadi pokok persoalan.

Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian pendapat secara damai. Aspirasi yang disampaikan massa diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah daerah, DPR, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait agar persoalan hak ulayat dapat dibahas melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat adat.

Hingga berita ini ditulis, tuntutan massa menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi. Perkembangan terkait respons pemerintah dan pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan masih menunggu keterangan lebih lanjut.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]